Kemenhaj Siap Tindak Travel Umrah yang Mentelantarkan Jamaah
Beritabaru1.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan kepastian bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap berbagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang terbukti lalai terhadap kewajiban mereka. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri acara Pengajian Akbar Jemaah Haji Indonesia yang berlangsung di Kota Medan pada hari Jumat, tanggal 31 Juli.
Maraknya Laporan Penelantaran Jamaah
Dahnil mengakui telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat mengenai praktik-praktik tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh beberapa travel umrah. Banyak jemaah yang mengeluhkan kondisi mereka di Tanah Suci, baik di Jeddah maupun Makkah, karena tiket pesawat tidak dibelikan dan informasi yang diberikan kepada mereka sering kali tidak sesuai kenyataan.
“Saya dapat banyak laporan travel-travel umrah yang mentelantarkan jamaahnya dengan berbagai argumentasi, baik di Jeddah maupun Makkah. Tiketnya tidak dibelikan dan jemaah dibohongi. Kami akan bertindak lebih tegas,”
Instruksi Pengawasan Ketat dan Sanksi Berat
Sebagai respons atas meningkatnya pelanggaran tersebut, Wamenhaj telah memberikan arahan langsung kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Unit kerja ini diperintahkan untuk melakukan monitoring intensif dan tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Travel yang terbukti melakukan penelantaran, bahkan hanya sekali, akan segera dicabut izin operasionalnya tanpa proses panjang.
Selain sanksi administratif berupa penutupan izin, pemerintah juga memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penipuan akan dibawa ke ranah hukum. Hal ini mencakup travel, KBIHU, serta pelaku jual beli layanan badal dan dam palsu yang telah merugikan jemaah hingga mencapai miliaran rupiah. Proses pidana ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan membersihkan ekosistem ibadah dari oknum-oknum yang merusak.
Komitmen Melindungi Jamaah di Bawah Pemerintahan Prabowo
Langkah-langkah keras ini merupakan wujud nyata dari komitmen Kemenhaj yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Pemerintah berjanji tidak akan membiarkan niat suci jemaah yang ingin menyempurnakan ibadahnya justru dimanfaatkan sebagai komoditas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Jangan sampai jemaah yang ingin beribadah dijadikan komoditas oleh orang-orang jahat ini. Kasihan ustaz dan kiai yang benar-benar berdakwah, nama mereka ikut dirusak oleh oknum-oknum yang menjual agama,”
Dahnil juga mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih penyedia jasa perjalanan umroh. Masyarakat disarankan untuk selalu memilih travel yang terdaftar secara resmi dan memiliki kepastian jadwal keberangkatan serta jaminan layanan yang jelas untuk menghindari risiko penipuan.