Pentagon Perbarui Data Korban Perang Iran: Revisi Statistik di Tengah Sorotan Transparansi
Beritabaru1.com – Pentagon Perbarui Data Korban Perang Iran dengan melakukan pembaruan signifikan terhadap basis data resmi mereka pada hari Sabtu. Dalam pembaruan penting ini, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mencatat penambahan lebih dari 140 prajurit yang mengalami luka-luka, sekaligus melakukan pemulihan informasi mengenai empat tentara yang tewas akibat serangan Iran yang terjadi pekan sebelumnya. Langkah korektif ini diambil seiring meningkatnya perhatian publik dan media terhadap tingkat transparansi dalam pelaporan jumlah korban perang secara akurat.
Perubahan Sistem Pelacakan Korban
Sistem Analisis Korban Pertahanan (DCAS) yang dikelola Pentagon kini memperkenalkan kategori pelacakan baru dengan nama “Operasi Luar Negeri”. Kategori ini mencakup korban tewas maupun luka-luka yang dihitung mulai tanggal 7 Juli. Ketika digabungkan dengan total pembaruan untuk Operasi Epic Fury, tercatat sebanyak 18 prajurit tewas dan 624 lainnya terluka sejak Amerika Serikat memulai konflik melawan Iran pada 28 Februari lalu. Angka korban luka ini mengalami peningkatan drastis dibandingkan dengan rekor tertinggi sebelumnya yang mencapai 482 orang.
Sebelumnya, Pentagon menghadapi kritik keras dari kalangan media dan anggota parlemen ketika jumlah korban tewas dan luka-luka dalam sistem DCAS tiba-tiba menurun di tengah berlangsungnya serangan Iran. Sebanyak 12 anggota parlemen dari Partai Demokrat yang tergabung dalam Komite Angkatan Bersenjata Senat mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada hari Kamis untuk meminta klarifikasi atas perubahan data tersebut.
Klarifikasi dan Kontroversi Data
Pelaksana Tugas Sekretaris Pers Departemen Pertahanan, Joel Valdez, membantah adanya manipulasi data. Ia menjelaskan bahwa penurunan angka tersebut disebabkan oleh gangguan teknis sementara yang terjadi pada situs web DCAS. Selain pencantuman tanggal mulai 7 Juli, kategori baru “Operasi Luar Negeri” pada situs DCAS tidak menyertakan rincian khusus atau menyebutkan secara rinci konflik tempat jatuhnya korban.
Kategori tersebut memuat daftar nama tentara yang gugur, termasuk tiga prajurit Angkatan Darat yang tewas di Yordania akibat serangan Iran serta seorang prajurit yang tewas di Irak utara saat peledakan terkontrol drone milik Iran. Tanggal 7 Juli tersebut bertepatan dengan klaim Presiden Donald Trump mengenai dimulainya konflik baru dengan Iran dalam pemberitahuan War Powers yang dikirimkan administrasi AS ke Kongres awal bulan ini.
Debat Hukum dan Politik Sekitar War Powers
Berdasarkan War Powers Act 1973, presiden wajib mengakhiri operasi militer dalam waktu 60 hari kecuali mendapatkan otorisasi dari Kongres. Pemerintahan Trump berargumen bahwa gencatan senjata pada April lalu telah menghentikan “jam hitung mundur” aturan tersebut per 1 Mei. Pihak parlemen dari kedua partai menolak interpretasi pemerintah terkait tenggat War Powers.
Namun, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan pandangan pemerintah dalam jumpa pers di Gedung Putih pada Mei lalu.
“Undang-undang tersebut tidak konstitusional, 100%,” tegas Rubio.
Sementara itu, Senator dari Partai Republik asal Alaska, Lisa Murkowski, menyampaikan kekhawatirannya kepada Hegseth dalam sidang pada 21 Juli terkait langkah pemerintah yang dinilai memutarbalikkan aturan.
“Klaim tersebut pada dasarnya memungkinkan presiden mematikan jam hitung mundur War Powers tepat pada saat hal itu menjadi tidak nyaman secara hukum … menghindari otorisasi Kongres yang diwajibkan Konstitusi dan ditujukan oleh War Powers (Act),” ujar Murkowski.
Pentagon Perbarui Data Korban Perang Iran kali ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan akurasi pelaporan. Dengan adanya kategori baru dan perbaikan sistem, publik dapat lebih memahami dinamika korban perang yang sebenarnya terjadi di berbagai lokasi konflik.
(CNN/Z-2)