Kisruh Tangsel Fun Run Dosen Pidana: Penipuan atau Sanksi Administratif?
Beritabaru1.com – Kisruh Tangsel Fun Run Dosen Pidana kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat Tangerang Selatan. Penyelenggaraan acara Tangsel Fun Run & Walk yang berlangsung pada Minggu, 2 Agustus 2026, menuai kritik keras dari para peserta. Meskipun Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah memberikan sanksi administratif, seorang dosen hukum pidana dari Universitas Pamulang menilai bahwa kasus ini masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut oleh Polres Tangerang Selatan.
Halimah, dosen hukum pidana yang menjadi sumber utama dalam kasus ini, menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara acara telah memenuhi unsur-unsur hukum yang diperlukan. Ia menekankan bahwa Polres Tangsel memiliki kewenangan penuh untuk membuka penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran tersebut, bahkan sebelum ada laporan resmi dari para korban.
Menurut analisis Halimah, kasus ini termasuk dalam kategori tindak pidana murni. Artinya, kepolisian tidak perlu menunggu laporan dari korban untuk segera melakukan penyelidikan. “Begitu ada informasi atau dugaan kuat di masyarakat, kepolisian punya kewajiban hukum untuk segera melakukan penyelidikan awal,” tegas Halimah kepada wartawan di Tangsel, Rabu, 5 Agustus 2026.
Indikasi Penipuan yang Jelas
Dalam paparannya yang detail, Halimah menyoroti berbagai kejanggalan yang terjadi selama acara Tangsel Fun Run. Mulai dari ketiadaan panitia di area start hingga finish, fasilitas lomba yang tidak sesuai dengan janji yang diberikan, hingga keterlambatan pemberian medali yang sangat tidak wajar. Para peserta yang telah menyelesaikan lomba harus menunggu berjam-jam untuk menerima medali mereka.
Salah satu poin penting yang diangkat oleh dosen tersebut adalah penggunaan logo Pemkot dan Dispora Tangsel oleh penyelenggara swasta. Penggunaan logo pemerintah daerah ini diduga keras sebagai strategi untuk meyakinkan calon peserta agar bersedia membayar biaya pendaftaran. Halimah menambahkan bahwa Pemkot telah secara resmi menegaskan tidak adanya kerja sama maupun anggaran untuk acara ini.
“Pemkot sudah menegaskan tidak ada kerja sama dan tidak menganggarkan, maka unsur ‘dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kata bohong’ sebagaimana dalam Pasal 492 KUHP menurut saya sudah terpenuhi,” tukas Halimah dengan tegas.
Kritik Terhadap Sanksi Administratif
Dosen hukum pidana tersebut juga mengkritik langkah Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, yang lebih fokus pada pemanggilan evaluasi dan pemblokiran izin bagi penyelenggara. Ia menilai tindakan administratif tersebut hanya bersifat pasca-kejadian dan belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.
Menurut Halimah, sanksi administratif seperti pemblokiran izin dan evaluasi hanya bersifat sementara. Kerugian materiil maupun immateriil yang dialami para peserta belum sepenuhnya teratasi. Para peserta yang telah membayar biaya pendaftaran merasa dirugikan karena tidak mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang seharusnya mereka terima sesuai dengan janji penyelenggara.
Acara tersebut sempat viral di berbagai platform media sosial setelah peserta meluapkan kekecewaan mereka secara masif. Minimnya fasilitas dan medali yang tidak kunjung diberikan saat menyentuh garis finish menjadi pemicu kemarahan ratusan peserta. Pemkot Tangsel sendiri telah melakukan klarifikasi bahwa acara ini murni inisiatif pihak swasta tanpa ikatan kerja sama resmi dengan pemerintah daerah.
Proses Hukum yang Akan Dilanjutkan
Kasus Kisruh Tangsel Fun Run Dosen Pidana ini diperkirakan akan berlanjut ke tahap penyelidikan formal oleh Polres Tangerang Selatan. Para ahli hukum menilai bahwa penyelidikan ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Polres Tangsel diharapkan dapat melakukan verifikasi terhadap semua bukti yang ada, termasuk bukti penggunaan logo pemerintah daerah tanpa izin, bukti janji-janji yang tidak ditepati, serta bukti-bukti lainnya yang mendukung dugaan penipuan. Proses ini juga akan melibatkan para peserta sebagai saksi dan korban.
Sementara itu, masyarakat Tangerang Selatan menunggu dengan sabar perkembangan lebih lanjut dari kasus ini. Mereka berharap bahwa proses hukum yang berjalan akan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, terutama para peserta yang telah menjadi korban dari dugaan penipuan tersebut.
FAQ: Kisruh Tangsel Fun Run Dosen
Apa itu Kisruh Tangsel Fun Run? Kisruh Tangsel Fun Run adalah kontroversi yang terjadi setelah penyelenggaraan acara Tangsel Fun Run & Walk pada 2 Agustus 2026, di mana peserta mengeluhkan fasilitas tidak sesuai janji dan medali yang tidak diberikan.
Siapa yang menyebut kasus ini memenuhi unsur penipuan? Halimah, seorang dosen hukum pidana dari Universitas Pamulang, yang menyatakan bahwa kasus ini memenuhi unsur penipuan sesuai Pasal 492 KUHP.
Apakah Polres Tangsel akan melakukan penyelidikan? Ya, berdasarkan analisis Halimah, Polres Tangsel memiliki kewenangan untuk segera membuka penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara acara.
Mengapa sanksi administratif dianggap belum cukup? Sanksi administratif seperti pemblokiran izin dan evaluasi hanya bersifat sementara dan belum menyentuh kerugian materiil maupun immateriil yang dialami para peserta.
Bagaimana peran Pemkot dalam kasus ini? Pemkot Tangsel telah melakukan klarifikasi bahwa acara ini murni inisiatif pihak swasta tanpa ikatan kerja sama resmi dengan pemerintah daerah, dan telah memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara.