Koalisi Sipil Mengajukan Permintaan Revisi Eksekusi Hotel Sultan
Latest Program – Koalisi Sipil Pembela Pengusaha Pribumi mengadakan aksi penyampaian aspirasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (15/6) terkait rencana eksekusi Hotel Sultan yang akan dijalankan pada 18 Juni 2026. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan sosial yang diusung dalam rangka memperkuat keadilan dalam penerapan hukum. Berbagai kelompok masyarakat, seperti mahasiswa, karyawan Hotel Sultan, buruh, serta elemen lainnya, turut mendukung upaya ini. Mereka menekankan pentingnya pemerintah dan pihak terkait meninjau kembali proses eksekusi yang menimpa properti milik PT Indobuildco, terutama dalam mempertimbangkan aspek hukum, perlindungan pekerja, dan dampak sosial-ekonomi.
Koalisi Sipil menyoroti bahwa eksekusi Hotel Sultan tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha dan mata pencaharian banyak pihak. Dalam aksinya, mereka menyampaikan tuntutan yang mencakup revisi putusan, pemberian waktu untuk mediasi, serta perlindungan bagi pemegang Hak Guna Bangunan (HGB). Dengan Latest Program, koalisi berharap pihak pemerintah memastikan kebijakan yang diterapkan tidak hanya berdasarkan putusan pengadilan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang terkena dampak.
‘Latest Program ini menunjukkan komitmen kita untuk menjaga keadilan dalam penerapan hukum, serta memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki kesempatan yang adil,’ ujar Al Hams Qamarallah, Juru Bicara Koalisi Sipil, dalam pernyataan tertulis.”
Proses Hukum dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi
Al Hams menjelaskan bahwa eksekusi Hotel Sultan yang direncanakan segera dilakukan akan berdampak luas, terutama bagi pekerja dan pengusaha kecil yang bergantung pada usaha tersebut. Menurutnya, aspek hukum harus diperiksa kembali, khususnya mengenai kewajiban jaminan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3/2000 dan SEMA No 4/2001. Dalam proses ini, koalisi menekankan pentingnya prinsip kepastian hukum, terutama dalam memastikan bahwa eksekusi tidak hanya menimpa aset perusahaan, tetapi juga berpotensi mengubah status tanah yang dikuasai pemegang HGB.
Koalisi Sipil menilai bahwa perusahaan pengelola Hotel Sultan telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi lokal selama puluhan tahun. Dengan Latest Program, mereka meminta pemerintah memberikan ruang untuk dialog antara PT Indobuildco dan lembaga terkait sebelum mengambil keputusan final. Dalam konteks ini, koalisi berharap proses eksekusi tidak hanya berfokus pada keputusan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi terhadap masyarakat sekitar, termasuk pengusaha kecil, pelaku usaha, dan pekerja harian.
Salah satu isu utama yang diperdebatkan dalam aksi ini adalah status tanah sebagai dasar sengketa. Koalisi menekankan bahwa pemegang HGB memiliki hak yang wajib diakui, termasuk kemungkinan perpanjangan atau pembaruan hak. Mereka juga mengingatkan bahwa pengambilan keputusan eksekusi harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan memperkuat keadilan melalui Latest Program, koalisi berharap proses hukum menjadi lebih transparan dan inklusif.
Permintaan Utama Koalisi
Koalisi Sipil mengajukan enam tuntutan utama dalam aksinya. Pertama, mereka meminta eksekusi Hotel Sultan diulang dengan memperhatikan ketentuan jaminan hukum sesuai SEMA No 3/2000 dan SEMA No 4/2001. Kedua, koalisi berharap pemerintah memberikan waktu untuk mediasi antara pemilik dan pemegang HGB. Ketiga, mereka menilai perlindungan bagi para pekerja dan pemilik usaha kecil harus menjadi prioritas dalam penerapan eksekusi.
Keempat, koalisi menekankan pentingnya pertimbangan sosial dan ekonomi dalam pengambilan keputusan, termasuk dampak terhadap lingkungan sekitar. Kelima, mereka meminta pemerintah mencari solusi alternatif yang lebih ramah bagi masyarakat. Keenam, koalisi meminta adanya pengawasan lebih ketat terhadap proses hukum yang berdampak luas. Dengan Latest Program, koalisi berharap keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan sisi hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat.
Koalisi Sipil juga menyoroti bahwa eksekusi Hotel Sultan adalah salah satu dari beberapa kasus serupa yang terjadi di sejumlah wilayah. Mereka menilai ini menunjukkan perlunya perubahan dalam sistem hukum eksekusi yang lebih mengutamakan keadilan. Dalam konteks ini, Latest Program menjadi ajang untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat dalam proses hukum yang melibatkan aset besar.
Perwakilan koalisi menyampaikan bahwa aksi ini tidak hanya untuk menghentikan eksekusi, tetapi juga untuk mendorong penerapan kebijakan yang lebih manusiawi. Mereka menilai bahwa Hotel Sultan tidak hanya merupakan aset perusahaan, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan Latest Program, koalisi berharap masyarakat mendukung upaya untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pekerja yang terkena dampak dari keputusan eksekusi.