Pemkab Bekasi Perbanyak Bank Sampah demi Tekan Beban TPA Burangkeng
Beritabaru1.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus melakukan langkah strategis untuk mengatasi masalah sampah yang semakin meningkat. Melalui program Pemkab Bekasi Perbanyak Bank Sampah, wilayah ini berhasil menciptakan sistem pengelolaan limbah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Syafri Doni Sirait, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, menjelaskan bahwa hingga April 2026 tercatat sudah ada 556 unit bank sampah yang beroperasi di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Pencapaian ini menempatkan Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan jumlah bank sampah terbanyak di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap pengelolaan limbah.
“Target kami satu RW satu bank sampah. Saat ini baru 556 unit, sementara jumlah RW di Kabupaten Bekasi sekitar 3.000. Artinya, masih ada ruang besar untuk terus dikembangkan,” kata Syafri di Kantor DLH Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (23/7).
Strategi Ekspansi dan Edukasi Masyarakat
Ekspansi bank sampah di Kabupaten Bekasi tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah yang besar, tetapi juga didorong oleh kesadaran mandiri masyarakat. Sebelum mendirikan unit baru, DLH Kabupaten Bekasi menyelenggarakan pelatihan khusus bagi pengurus RW guna mengedukasi warga tentang cara memilah sampah mulai dari sumbernya. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi warga.
“Dulu orang menganggap mengumpulkan sampah itu pekerjaan yang tidak berguna. Setelah dijalankan satu hingga dua tahun, ternyata hasilnya bisa menjadi tambahan penghasilan. Di situlah pola pikir masyarakat mulai berubah,” ujar Syafri.
Berbagai jenis limbah seperti plastik, kertas, kaca, hingga minyak jelantah kini memiliki pasar tersendiri. Minyak jelantah yang sebelumnya sering dibuang ke saluran air sehingga mencemari lingkungan, saat ini memiliki nilai jual sekitar Rp6.000 per kilogram. Nilai ini terus meningkat seiring dengan tingginya permintaan dari industri biodiesel.
Bank Sampah Induk dan Kemitraan Strategis
Untuk memastikan keberlanjutan rantai daur ulang, DLH Kabupaten Bekasi telah membangun kemitraan dengan beberapa perusahaan pengolahan. Langkah strategis selanjutnya adalah menghadirkan bank sampah induk di setiap desa yang juga berfungsi sebagai Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Kehadiran bank sampah induk diyakini dapat meningkatkan nilai jual sampah hulu karena komoditas limbah telah melalui proses pencacahan awal sebelum didistribusikan ke industri daur ulang.
“Kami sedang mengupayakan agar pembangunan bank sampah induk tidak sepenuhnya menggunakan APBD, tetapi melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, BUMDes, dan sektor swasta,” katanya.
Syafri berharap partisipasi aktif warga dalam memilah sampah dari rumah tangga dapat mengurangi secara signifikan volume limbah yang terbuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng. Dengan adanya program Pemkab Bekasi Perbanyak Bank Sampah, diharapkan beban TPA Burangkeng dapat ditekan hingga mencapai target yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan sampah jangka panjang daerah.
(AK/P-2)