PKB Mendukung Penerbitan Obligasi DKI Sebesar Rp3,5 Triliun
Persetujuan dan Target Realisasi
Beritabaru1.com – Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta menyetujui rencana Gubernur Pramono Anung untuk menerbitkan obligasi daerah. Nilai instrumen keuangan ini mencapai Rp3,5 triliun dengan target terealisasi pada 2027. Keputusan ini mengikuti persetujuan prinsip dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Kami di Fraksi PKB mendukung langkah Pak Gubernur menerbitkan obligasi daerah ini. Ini bukan barang baru, pemerintah pusat sendiri sudah lama memakai instrumen serupa. Bagi kami, yang penting memastikan dananya benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat,” ujar Fuadi melalui keterangannya, Kamis (23/7/2026).
Respons terhadap Kondisi Fiskal
M. Fuadi Luthfi menilai langkah tersebut wajar dan konstitusional. Tujuannya adalah menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Jakarta. Ia juga mengapresiasi sikap berani Gubernur dalam mencari alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diperlukan karena kondisi fiskal saat ini belum sepenuhnya stabil.
“Di tengah kondisi fiskal yang tidak menentu, Pak Pramono justru mengambil langkah berani mencari pembiayaan alternatif agar pembangunan Jakarta tidak berhenti. Ini pola kepemimpinan problem solver yang kita perlukan,” tegasnya.
Alokasi Dana untuk Publik
Dukungan fraksi didasarkan pada rencana penggunaan dana untuk sektor vital. Fokus alokasi meliputi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), unit sekolah baru, serta perluasan moda transportasi LRT rute Manggarai–Dukuh Atas. Fuadi berharap langkah ini mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Kalau dananya dipakai untuk sekolah, rumah sakit, dan transportasi publik yang bisa diakses warga, itu sejalan dengan perjuangan kami. Kami akan terus mendorong agar manfaat pembangunan dirasakan sampai ke bawah,” pungkas Fuadi.