Amnesty: Sidang Militer Kasus Andrie Yunus Kehilangan Legitimasi Tanpa Kehadiran Korban
Amnesty International Indonesia menyoroti kelemahan sistem pengadilan militer dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus, aktivis KontraS. Direktur Eksekutif Amnesty, Usman Hamid, menegaskan bahwa ketidakhadiran korban selama proses sidang berdampak signifikan pada legitimasi peradilan tersebut. Pihak berwenang baru menyadari pentingnya keterlibatan korban setelah sidang berjalan beberapa tahap, padahal korban telah menolak untuk terlibat sejak awal.
“Kasus ini seharusnya diproses dengan transparansi dan keterlibatan langsung korban. Tanpa kehadiran korban, sidang militer justru memperkuat persepsi bahwa proses hukum tidak adil,” ujarnya. Usman menambahkan bahwa hak korban untuk menyatakan pendapat sejak awal tidak terpenuhi, sehingga memicu kecurigaan terhadap keabsahan pengadilan.
Legitimasi Sidang Militer dalam Konteks Kasus Publik
Usman Hamid menjelaskan bahwa pengadilan militer hanya memiliki legitimasi jika kasus tersebut dianggap memiliki keterkaitan dengan keamanan nasional atau militer. Namun, dalam kasus Andrie Yunus, kejadian penyiraman air keras terjadi di ruang publik, Jalan Talang, Jakarta Pusat, yang menurutnya seharusnya ditangani oleh peradilan umum. Kehadiran korban dalam sidang menjadi syarat utama agar proses hukum diakui secara luas oleh publik.
“Dalam ruang publik, masyarakat jelas memiliki hak untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam proses hukum. Jika korban tidak diberi kesempatan untuk hadir, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan tergoyahkan,” terangnya. Ia menekankan bahwa sidang militer dalam kasus ini tidak bisa dianggap sebagai representasi keadilan tanpa kesadaran korban.
Prinsip Restorative Justice dan Peradilan Umum
Usman Hamid menyoroti pentingnya penerapan prinsip restorative justice dalam kasus Andrie Yunus. Pendekatan ini, menurutnya, memberi ruang bagi korban untuk menolak proses hukum yang dianggap tidak sesuai dengan keadilan. Selain itu, ia menambahkan bahwa penyiraman air keras merupakan tindakan yang merugikan masyarakat umum, sehingga peradilan umum lebih tepat untuk menangani kasus tersebut.
“Sistem hukum yang baik harus memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat secara utuh. Jika korban tidak diberikan kesempatan untuk bersuara, maka proses peradilan militer justru merugikan kepercayaan publik,” jelasnya. Usman juga mengkritik ketidaktahuan pihak berwenang dalam memahami konteks sosial dan hukum kasus yang terjadi di ruang publik.
Amnesty International Indonesia menekankan bahwa pengadilan militer dalam kasus Andrie Yunus memperlihatkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Usman Hamid menyatakan bahwa korban dan kuasa hukumnya sedang mengajukan pendapat hukum ke Mahkamah Agung untuk menyatakan hak ingkar atas pengadilan militer. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan memperkuat prinsip partisipasi masyarakat dalam proses peradilan.
“Dengan hak ingkar, korban dapat menolak proses hukum yang dianggap tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa sistem hukum kita masih memerlukan perbaikan dalam menjamin keadilan bagi semua pihak,” tambahnya. Usman berharap adanya revisi terhadap mekanisme sidang militer agar lebih transparan dan menghormati kepentingan korban.
Kasus Andrie Yunus menjadi contoh nyata bagaimana sidang militer dapat kehilangan legitimasi jika tidak melibatkan korban secara aktif. Amnesty International menilai bahwa kejadian penyiraman air keras di Jalan Talang tidak hanya merugikan individu tetapi juga menggambarkan kesenjangan dalam perlindungan hak asasi manusia di ruang publik. Dengan menekankan keterlibatan korban, proses hukum diharapkan lebih mampu menjunjung prinsip transparansi dan keadilan.