Forum Semanggi Atma Jaya: Key Discussion tentang Fenomena Oligarki dan Reformasi
Key Discussion yang diadakan pada Kamis (4/6) di Kampus Atma Jaya, Jakarta Pusat, menjadi ruang diskusi akademik menarik bagi para peneliti dan tokoh politik. Acara ini menyoroti kondisi kekuasaan di Indonesia, terutama mengenai gejala akhir masa Reformasi dan kemunculan oligarki yang semakin dominan. Profesor Vedi R. Hadiz dari University of Melbourne, Australia, menjadi salah satu pembicara utama dalam forum tersebut, menegaskan bahwa perjalanan demokrasi di Nusantara belum sepenuhnya menuntaskan masalah struktural.
Analisis Buku “Reorganising Power in Indonesia”
Buku yang dibahas dalam Key Discussion ini, karya Vedi R. Hadiz bersama Profesor Emeritus Murdoch University, Richard Robison, menjadi dasar untuk memahami dinamika kekuasaan di Indonesia. Dalam buku tersebut, keduanya mengungkap bahwa demokrasi, meski dianggap sebagai alat untuk mengurangi pengaruh oligarki, justru menjadi medium bagi kekuasaan politik dan ekonomi untuk terus berkuasa. Menurut Vedi, ada ketidakselarasan antara visi demokrasi yang ingin meratakan kekuasaan dengan praktik nyata yang justru memperkuat struktur oligarki.
“Semakin demokratis sebuah bangsa, seharusnya kekuatan oligarkis semakin terkikis. Tapi dalam kenyataannya, demokrasi dan oligarki bisa hidup berdampingan dengan sangat mesra dalam mempertahankan kekuasaan,” ujar Vedi.
Key Discussion ini juga menyoroti konsep incumbent populism, yaitu strategi elite politik yang memanfaatkan legitimasi pemilu untuk memperkuat dominasi mereka. Vedi menegaskan bahwa fenomena ini menggambarkan adanya ketergantungan antara sistem demokrasi dengan kekuatan oligarki. Buku terbaru ini merupakan revisi dari karya klasik Reorganising Power in Indonesia yang terbit pada 2004, namun diperbarui dengan analisis kontemporer.
Perspektif Kontemporer: Dari Reformasi ke Oligarki
Dalam konteks masa kini, Key Discussion menyebutkan bahwa buku ini meninjau dinamika politik hingga era pemerintahan Prabowo Subianto. Vedi menjelaskan bahwa oligarki di Indonesia tidak hanya tentang kekayaan ekonomi, tetapi juga tentang integrasi kekuasaan antara politisi, birokrasi, dan kapitalis besar. “Kami tidak hanya berbicara tentang konglomerat tertentu. Kami fokus pada hubungan struktural kekuasaan yang ditandai oleh integrasi kepentingan politik, birokrasi, dan bisnis besar,” tambahnya.
Banyak pihak memperkirakan bahwa Reformasi 1998 membawa perubahan besar, tetapi Vedi menyoroti bahwa kekuatan oligarki justru bertahan dan beradaptasi. “Reformasi menjatuhkan institusi Orde Baru, tetapi tidak menghancurkan oligarki yang menjadi pendukungnya,” ujar dia. Key Discussion ini juga menyoroti bahwa jatuhnya rezim Soeharto meski membuka ruang baru, tetapi kekosongan kekuasaan kini diisi oleh elite lama dengan wajah yang berbeda.
Selain itu, Vedi menegaskan bahwa bandingan krisis ekonomi saat ini dengan krisis 1998 bisa menjadi acuan. Meski nilai tukar rupiah mencapai Rp18.035 per dolar AS, melebihi titik terendah 1998, Vedi memperingatkan bahwa gejolak ekonomi saat ini belum tentu memicu reformasi yang serupa. “Kalau dalam 16-18 bulan krisis ekonomi lebih parah, bisa jadi kejadian seperti Reformasi 1998. Tapi, jangan berharap 1998 yang sangat merugikan itu terjadi, karena hasilnya seperti sekarang yang berkuasa justru oligarki,” ujarnya.
Key Discussion juga memperkenalkan tanggapan Profesor Richard Robison, yang menambahkan bahwa oligarki Indonesia sedang mengalami proses sentralisasi kembali. “Kami menyebutnya sebagai akhir Reformasi karena kekuatan ekonomi dan politik kini kembali dire-sentralisasi, meskipun institusi demokrasi masih ada,” katanya. Fenomena ini terlihat melalui penguatan instrumen negara, peningkatan intervensi pemerintah dalam sektor ekonomi, hingga kembalinya pengaruh militer dalam kebijakan pemerintahan.
Vedi menekankan bahwa tantangan terbesar dalam proses perubahan adalah lemahnya masyarakat sipil progresif. “Selama civil society terfragmentasi dan tidak terkonsolidasi, mereka akan mudah dikooptasi kekuasaan dan tidak mampu membangun gerakan sosial yang lebih luas,” ujarnya. Key Discussion ini menjadi jembatan untuk menggali lebih dalam mengenai hubungan antara demokrasi dan oligarki, serta bagaimana dua institusi tersebut berinteraksi dalam menyusun kebijakan dan arah pemerintahan Indonesia saat ini.