Key Discussion: Praktik Mafia Tanah Makin Kompleks, Negara Tidak Boleh Kalah
Forum Diskusi Konsensus Penguatan Regulasi Pertanahan
Key Discussion – Praktik mafia tanah semakin kompleks, negara tidak boleh kalah. Forum diskusi terkini yang diadakan di Jakarta Selatan menghadirkan pakar dan pejabat untuk mengeksplorasi tantangan struktural di sektor pertanahan serta strategi efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Acara ini menjadi platform penting untuk membahas isu yang mengemuka selama beberapa tahun terakhir, di mana transaksi tanah tidak lagi terbatas pada permainan administratif, tetapi melibatkan kejahatan pidana yang lebih canggih.
Menurut Kristiawanto, pakar hukum pidana dari Universitas Jayabaya, perubahan struktur mafia tanah menciptakan celah baru dalam sistem pemerintahan. Ia menekankan bahwa keterlibatan kekuasaan lokal, perusahaan besar, dan kelompok kepentingan membuat praktik penyalahgunaan tanah semakin sulit diawasi. “Karena pertanahan kini semakin kompleks, hukum tidak bisa hanya dipandang secara administratif. Terdapat indikasi pidana yang perlu ditangani secara serius dan terpadu,” tutur Kristiawanto dalam Key Discussion.
Pembicara lain, Rifyan Ridwan Saleh dari PB HMI, menyoroti bahwa masalah tanah bukan sekadar sengketa kepemilikan. Ia menjelaskan bahwa konflik agraria sering kali terkait dengan hak masyarakat adat, keterbatasan akses informasi, serta kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. “Key Discussion kali ini membuktikan bahwa perbaikan struktur pertanahan membutuhkan sinergi antara lembaga negara, masyarakat, dan pengusaha,” tambahnya.
Di sisi kepolisian, Ricky Paripurna Atmaja dari Bareskrim Polri menjelaskan bahwa mafia tanah kini terorganisir secara lebih efektif. Para pelaku menggunakan modus seperti pembuat dokumen palsu, manipulasi data, dan pemalsuan riwayat kepemilikan. “Modus ini memperlihatkan betapa tajamnya permainan kekuasaan dalam sector pertanahan. Sinergi antar instansi dan pengawasan ketat terhadap proses verifikasi menjadi kunci utama,” jelas Ricky dalam Key Discussion.
Langkah Pemerintah untuk Modernisasi Sistem Pertanahan
Kepala Subdirektorat Penanganan Konflik Tanah Ulayat BPN RI, Rocky Soenoko, menyebutkan bahwa pemerintah terus mendorong digitalisasi sertifikat tanah sebagai solusi jangka panjang. “Digitalisasi data tanah sangat penting untuk mengurangi tumpang tindih hak dan memastikan transparansi. Ini adalah bagian dari Key Discussion yang menekankan perluasan kepastian hukum,” ujarnya. Tindakan ini diharapkan dapat mengurangi kelemahan sistem administrasi yang masih analog.
Dalam Key Discussion, peserta sepakat bahwa transparansi dan kepastian hukum adalah fondasi utama dalam menegakkan hukum pertanahan. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, masyarakat akan terus merasa bahwa sistem negara tidak mampu melindungi hak mereka. Sementara itu, Rifyan menambahkan bahwa pendidikan masyarakat tentang hak agraria juga perlu ditingkatkan agar mereka mampu mengidentifikasi praktik penipuan.
Para ahli sepakat bahwa perluasan regulasi menjadi kunci dalam menangani kompleksitas mafia tanah. Kebijakan yang lebih ketat terhadap pemberian sertifikat tanah serta pengakuan hak masyarakat adat dapat mengurangi peluang manipulasi. “Key Discussion ini menunjukkan bahwa kita harus bergerak cepat sebelum kekacauan pertanahan semakin parah,” kata Kristiawanto. Kebijakan yang diterapkan harus mampu mengimbangi kecepatan perubahan praktik kejahatan.