Meeting Results: AJI dan SAFEnet Soroti Narasi “Antek Asing” dan Serangan Digital
Analisis Kritik dari AJI dan SAFEnet
Meeting Results – Dalam Meeting Results yang diadakan di Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan SAFEnet mengkritik meningkatnya narasi “antek asing” dalam berita politik. Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menyoroti bahwa label ini digunakan untuk mengurangi kredibilitas jurnalis dan memperparah masalah disinformasi. Diskusi yang dihadiri oleh para ahli media dan aktivis menyatakan bahwa pemerintah sering menyamaratakan kritik sebagai tanda kesetiaan terhadap pihak luar.
“Kritik terhadap kebijakan pemerintah kini lebih sering dijawab dengan penilaian negatif seperti antek asing atau tidak nasionalis,” kata Nany dalam Meeting Results.
Nany menjelaskan bahwa narasi ini berpotensi memicu penindasan terhadap media dan jurnalis. Ia menekankan bahwa metode serangan digital yang makin intensif menciptakan rasa takut di kalangan pelaku pers. “Serangan digital tidak hanya mencakup doxing, DDoS, tetapi juga manipulasi narasi melalui media sosial untuk memengaruhi opini publik,” tambahnya.
Perkembangan Serangan Digital pada 2025
Menurut data yang disampaikan AJI, jumlah serangan digital terhadap jurnalis meningkat signifikan selama 2025. Angka kasus dari 10 menjadi 29 dalam satu tahun, menunjukkan peningkatan sebesar 190 persen. Fenomena ini menurut Nany mencerminkan strategi pemerintah untuk menutup ruang ekspresi yang kritis.
“Media sosial menjadi alat utama untuk menyebarkan narasi negatif, termasuk label ‘antek asing’ yang dibuat secara terencana,” ujar Nany.
Dalam Meeting Results, Nany juga menyoroti bahwa jurnalis yang meliput isu-isu seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Proyek Strategis Nasional (PSN) sering menjadi korban serangan digital. “Kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang menyoroti keadilan sosial, justru dipandang sebagai ancaman oleh pihak berkuasa,” jelasnya.
Peran Platform Digital dalam Penyebaran Narasi
Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, menambahkan bahwa platform digital menjadi pintu masuk utama bagi kebijakan moderasi konten yang disesuaikan dengan kepentingan politik. Ia mengungkap bahwa penggunaan istilah seperti DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) digunakan sebagai alat untuk menyensor berita yang bertentangan dengan narasi pemerintah.
“Platform media sosial tidak lagi menjadi ruang bebas, tetapi sudah diisi dengan propaganda yang disusun secara sistematis,” kata Nenden.
Nenden menyoroti bahwa tekanan ini tidak hanya terhadap jurnalis, tetapi juga menjangkau warga sipil yang aktif berpartisipasi dalam diskusi publik. “Jumlah serangan digital terhadap individu biasa meningkat tiga kali lipat dalam setahun terakhir,” lanjutnya. Hal ini menunjukkan perluasan kekuasaan untuk mengendalikan alur informasi di masyarakat.
Ketidakseimbangan Ekosistem Informasi
Meeting Results juga membahas ketidakseimbangan dalam ekosistem informasi digital. Nany menjelaskan bahwa pelaku pers kini dihadapkan pada tekanan ganda: dari sisi kebijakan pemerintah yang mengontrol narasi, serta dari masyarakat yang terpengaruh oleh informasi yang disebarkan secara tidak netral.
“Kredibilitas jurnalis semakin tergerus ketika setiap berita kritis dianggap sebagai ancaman terhadap kestabilan politik,” tambah Nany.
Ia menegaskan bahwa jurnalis harus tetap bebas menyampaikan fakta, meskipun menghadapi ancaman dari pihak berkuasa. “Meeting Results ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa kebebasan menulis adalah bagian dari demokrasi yang harus dijaga,” ujarnya. Kritik yang terarah pada kebijakan pemerintah, menurut Nany, justru perlu didukung oleh masyarakat agar tidak dipengaruhi narasi negatif.
Strategi Penyebaran Disinformasi
Menurut Nenden, pemerintah menggunakan teknik serangan digital untuk menyebarluaskan disinformasi yang bertujuan memengaruhi opini publik. “Media sosial dimanipulasi agar narasi ‘antek asing’ terdengar lebih dominan,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa algoritma platform digital sering kali diisi dengan konten yang sesuai dengan kepentingan politik.
“Serangan digital bukan hanya berupa perangkat lunak, tetapi juga mengandung elemen psikologis untuk menciptakan rasa takut di kalangan jurnalis,” terang Nenden.
Nenden menambahkan bahwa kebijakan moderasi konten yang ketat bisa menyebabkan penurunan kualitas informasi. “Ruang ekspresi jurnalis semakin sempit karena mereka terbiasa beradaptasi dengan narasi yang disebarkan oleh pihak berkuasa,” jelasnya. Ia meminta kebijakan yang lebih inklusif agar tidak menghambat kebebasan pers.
Perspektif Publik dan Solusi
Meeting Results menunjukkan bahwa masyarakat semakin terjebak dalam narasi “antek asing” yang dibuat secara sistematis. Nany mengatakan bahwa kebanyakan publik tidak menyadari cara disinformasi menyebar. “Kritik terhadap kebijakan pemerintah sering kali disalahartikan sebagai tindakan pengkhianatan, padahal itu bagian dari fungsi jurnalis,” ujarnya.
“Kita perlu meningkatkan kesadaran publik untuk membedakan fakta dan narasi yang terkotak-kotak,” lanjut Nany.
Solusi yang diusulkan oleh AJI dan SAFEnet meliputi pelatihan jurnalis untuk menangkal serangan digital, serta regulasi yang lebih adil dalam pengelolaan media sosial. Nenden menekankan bahwa pelaku pers harus terus berupaya memberikan informasi yang jujur, meskipun menghadapi tekanan dari pemerintah. “Meeting Results ini menegaskan bahwa kebebasan berita harus tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.