New Policy: Pendidikan Integritas Sejak Dini sebagai Kunci Pencegahan Korupsi
Langkah Strategis dalam Membangun Budaya Anti-Korupsi di Sekolah
New Policy yang dicanangkan oleh Lestari Moerdijat, anggota Komisi X DPR RI, menyoroti pentingnya pendidikan integritas sejak usia dini sebagai fondasi pencegahan korupsi. Menurut Rerie, pendekatan holistik dalam sistem pendidikan diperlukan untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap praktik korupsi. Dalam konteks ini, New Policy tidak hanya berupa aturan administratif, tetapi juga melibatkan penanaman nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi secara sistematis di lingkungan keluarga serta lembaga pendidikan formal.
Peran keluarga dalam New Policy sangat kritis karena menjadi tempat pertama pembentukan karakter anak. Rerie menekankan bahwa nilai integritas harus diintegrasikan dalam rutinitas sehari-hari, baik melalui interaksi orang tua maupun guru. “New Policy ini memerlukan kolaborasi antara institusi pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mengutamakan prestasi akademik, tetapi juga etika moral,” jelasnya. Pendekatan ini diharapkan mampu memutus siklus korupsi yang sering kali dimulai dari tingkat pendidikan dasar.
“New Policy tidak bisa hanya dijalankan melalui regulasi, tetapi juga harus ditempa dengan kebiasaan sehari-hari yang menekankan integritas.”
Implementasi New Policy dalam Surat Edaran KPK
Salah satu contoh nyata penerapan New Policy adalah Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026, yang memperkuat mekanisme pencegahan korupsi dalam proses penerimaan murid baru (SPMB). Dokumen ini menyebutkan larangan terhadap pungutan liar, titipan siswa, dan manipulasi data dalam seleksi masuk sekolah. Rerie menilai kebijakan ini sebagai langkah penting dalam mengubah sistem pendidikan yang kini masih dihiasi praktik-praktik korupsi. “New Policy seperti ini harus berjalan berkelanjutan, karena korupsi dalam pendidikan tidak bisa diatasi hanya dengan perubahan sementara,” ujarnya.
Menurut Rerie, kebijakan KPK ini tidak hanya memberikan pengawasan terhadap proses SPMB, tetapi juga menjadi pedoman bagi sekolah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. “New Policy ini juga harus melibatkan pelibatan masyarakat, seperti orang tua, murid, dan pengawas sekolah, agar adopsi nilai integritas menjadi lebih efektif,” imbuhnya. Penerapan regulasi tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan yang sering kali memicu praktik pungutan tambahan.
“New Policy seperti ini harus berjalan berkelanjutan, karena korupsi dalam pendidikan tidak bisa diatasi hanya dengan perubahan sementara.”
Kesadaran Masyarakat terhadap Integritas Pendidikan
Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa indeks integritas sektor pendidikan mencapai 69,50 dari skor maksimal 100 poin. Angka ini menandakan peningkatan, tetapi masih jauh dari target budaya anti-korupsi yang konsisten. Rerie mengkritik adanya toleransi terhadap gratifikasi dan kecurangan dalam sertifikasi atau akreditasi lembaga pendidikan. “Masyarakat dan tenaga pendidik masih menganggap pemberian hadiah sebagai hal yang wajar, padahal itu menjadi bagian dari New Policy yang ingin dibangun,” katanya.
Di sisi lain, Rerie menyoroti bahwa New Policy tidak hanya memerlukan perubahan dari pihak institusi, tetapi juga peran aktif masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi yang dijalankan secara substantif, bukan sekadar ritualistik. “New Policy ini harus menjadi alat untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki ketangguhan moral,” tegasnya. Dengan pendidikan yang tepat, Rerie berharap sistem pendidikan bisa menjadi motor perubahan sosial yang mengurangi korupsi di tingkat kecil dan menengah.
“Masyarakat dan tenaga pendidik masih menganggap pemberian hadiah sebagai hal yang wajar, padahal itu menjadi bagian dari New Policy yang ingin dibangun.”
Kendala dan Harapan dalam Penerapan New Policy
Walaupun New Policy telah dijalankan, Rerie mengungkapkan bahwa ada tantangan dalam pengawasan dan penerapan di lapangan. Misalnya, kebijakan di satu tingkat pendidikan sering kali tidak selaras dengan praktik di tingkat yang lebih tinggi. “New Policy perlu diimplementasikan secara konsisten, mulai dari tingkat SD hingga universitas, agar tidak ada ruang untuk kesenjangan,” jelasnya. Ia juga menyarankan adanya pelatihan untuk guru dan orang tua mengenai cara menerapkan nilai integritas secara efektif.
Rerie menambahkan bahwa pemerintah perlu memperkuat regulasi dengan pendidikan karakter yang terukur. “New Policy ini bisa menjadi bahan evaluasi, tetapi juga alat untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang korupsi,” katanya. Dengan pendekatan holistik, ia yakin pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang transparan dan berintegritas. Selain itu, dia menyarankan penguatan pengawasan oleh lembaga eksternal untuk memastikan kebijakan New Policy tidak hanya berjalan di kertas, tetapi juga di lapangan.
“New Policy ini bisa menjadi bahan evaluasi, tetapi juga alat untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang korupsi.”
Kebijakan New Policy juga diharapkan menjadi sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pendidikan. Dengan meningkatkan kesadaran akan integritas, Rerie yakin korupsi dalam sistem pendidikan bisa dikurangi secara signifikan. “New Policy adalah kebijakan yang membawa perubahan, selama masyarakat dan institusi pendidikan bersinergi dalam mengawalnya,” pungkasnya. Dengan pendidikan yang baik, anak-anak tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan yang mendukung masyarakat yang bersih dan berintegritas.