Solution For Nadiem Makarim Nilai Kasus Chromebook Penuh Kejanggalan dan Tak Masuk Akal
Solution For menjadi topik utama dalam pernyataan Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Ia mengungkapkan bahwa proses penyelidikan dan persidangan terasa tidak logis, terutama dari sudut pandang hukum yang objektif. Pernyataan ini disampaikan setelah Nadiem mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026, sebagai tersangka dalam kasus ini.
Kasus yang Mengundang Pertanyaan
Kasus Chromebook menjadi sorotan publik karena transparansi dalam prosesnya dianggap masih memprihatinkan. Nadiem menyebut bahwa berbagai pakar, termasuk ahli pengadaan, teknologi, dan hukum, telah mengevaluasi kasus ini secara independen. Namun, kejanggalan terus terasa, seperti tudingan kriminalisasi yang disusun secara terencana. Menurutnya, alur cerita kerugian negara terlihat kaku dan tidak konsisten sepanjang persidangan.
“Kalau kasus ini dilihat dari perspektif saya sebagai tersangka, nggak akan masuk akal. Tapi kalau dilihat dari perspektif penzoliman, sangat masuk akal,” ujarnya.
Nadiem juga memperjelas bahwa tuduhan awal soal grup WhatsApp dan kerusakan Chromebook terasa kurang meyakinkan. Ia menegaskan bahwa semua perangkat dioperasikan sesuai rencana, dan data biaya riil pengadaan laptop tetap menjadi fokus utama. Ia menyoroti perubahan narasi kerugian negara, yang awalnya disebut mencapai Rp9 triliun dengan asumsi laptop tidak bisa dipakai, kini bergeser ke dugaan kemahalan harga.
“Ternyata harga laptopnya dibeli di bawah harga pasar. Gak ada kemahalannya. Jadi bagaimana caranya menciptakan kerugian? Ya harus dengan metode kreatif sekali, metode rekalkulasi,” ujarnya.
Keterbukaan dan Keterlibatan Pihak Lain
Nadiem menyoroti keberatan jaksa terhadap saksi dari Google, yang seharusnya memberikan penjelasan terkait harga Chromebook. Ia menilai dokumen audit tidak dibuka secara lengkap kepada pihak terdakwa, sehingga menyisakan keraguan terhadap keandalan bukti. “Mungkin pada saat kita buka audit kerugian negara, angkanya akan terbukti rekayasa,” tegasnya.
Kasus ini juga memicu diskusi mengenai keterbukaan data dalam pengadaan barang publik. Nadiem menegaskan bahwa vendor harus diberi ruang untuk membuktikan kebenaran biaya pengadaan, karena data tersebut menjadi kunci dalam Solution For kasus ini. Ia mengkritik penggunaan metode audit yang dinilainya memperbesar risiko penyimpangan.
“Kalau saya dianggap bersalah, itu artinya setiap pejabat yang punya saham di perusahaan terbuka bisa terpidana kalau ada pengadaan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut,” ujarnya.
Perspektif Publik dan Dampak Kasus
Keterbukaan sidang Tipikor Jakarta memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan kasus secara langsung. Nadiem memperhatikan bahwa publik mulai mempertanyakan kejelasan narasi kerugian negara, terutama dengan perubahan angka dari Rp9 triliun ke dugaan kemahalan harga. Ia menilai ini mencerminkan upaya untuk memperkuat argumen kriminalisasi, meskipun dalam konteks Solution For yang terlihat tidak memiliki dasar kuat.
Nadiem menegaskan bahwa pilihan pengadaan Chromebook justru lebih hemat bagi negara dibandingkan alternatif lain. Ia berargumen bahwa jika dinyatakan bersalah, kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi pengadaan barang pemerintah. “Ini bisa menggagalkan upaya kementerian lain untuk memilih vendor dengan harga terjangkau,” katanya. Dengan demikian, Solution For dalam kasus ini tidak hanya tentang keadilan, tetapi juga tentang efektivitas pengelolaan anggaran.
“Kasus ini seharusnya menjadi pembelajaran, bukan hukuman. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah, justru harus melalui data yang jelas dan transparan,” ujarnya.
Proses Penyelidikan yang Dikritik
Proses penyelidikan kasus Chromebook disebut Nadiem terkesan dipaksakan. Ia menuding ada kejanggalan dalam pembentukan tim penyidik dan keterlibatan pihak tertentu yang dianggap memengaruhi hasil audit. “Kami sudah memberikan semua informasi yang diperlukan, tapi masih ada penjelasan yang tidak jelas,” katanya. Ia menyarankan bahwa keterbukaan dokumen dan partisipasi pihak yang relevan bisa menjadi bagian dari Solution For yang lebih adil.
Kasus ini juga menjadi cerminan dari kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Nadiem berharap, melalui persidangan, kejelasan akan tercapai. Ia menegaskan bahwa transparansi dalam data, proses, dan narasi kerugian adalah kunci dalam mencapai penyelesaian yang memuaskan. “Kami ingin kasus ini menjadi contoh bagaimana Solution For bisa diterapkan dengan baik, bukan hanya sekadar pengadilan,” ujarnya.
“Masyarakat harus diberi kesempatan untuk menilai sendiri, bukan hanya menerima narasi yang sudah disusun. Ini adalah langkah awal menuju Solution For yang lebih akurat,” kata Nadiem.