Multiusaha Kehutanan harus Bisa Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

hutanan untuk Maluku Utara Beritabaru1.com – Multiusaha Kehutanan harus Bisa Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah menjadi fokus utama dalam strategi

APHI Dorong Konsep Multiusaha Kehutanan untuk Maluku Utara

Beritabaru1.com – Multiusaha Kehutanan harus Bisa Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah menjadi fokus utama dalam strategi pengembangan sektor kehutanan di Maluku Utara. Soewarso, selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), menyampaikan dukungan penuh terhadap penerapan pendekatan ini. Langkah strategis tersebut dinilai mampu memaksimalkan potensi sumber daya hutan serta memperbesar kontribusi sektor kehutanan bagi kemajuan ekonomi dan taraf hidup masyarakat setempat.

Penyampaian visi tersebut dilakukan saat Soewarso menggelar audiensi bersama pengurus APHI pusat dan perwakilan Maluku Utara. Pertemuan penting ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, serta Kepala Dinas Kehutanan setempat. Acara berlangsung di Sofifi pada hari Selasa, tanggal 21 Juli, dengan agenda membahas berbagai aspek pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Potensi dan Perubahan Pola Produksi

Menurut Soewarso, Maluku Utara saat ini mengelola 16 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Total wilayah yang dikelola mencakup 739.026 hektare, yang terdiri dari hutan alam maupun hutan tanaman. Pola produksi di kawasan tersebut mulai bergeser secara signifikan. Hasil kayu dari hutan alam cenderung menurun, sementara output dari hutan tanaman menunjukkan peningkatan yang menggembirakan.

Kondisi ini dipandang sebagai kesempatan emas untuk mengubah cara pengelolaan hutan menjadi lebih adaptif, produktif, dan berkelanjutan. Kebijakan Multiusaha Kehutanan membuka peluang bagi pemegang PBPH untuk tidak bergantung semata pada kayu, melainkan juga mengembangkan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, agroforestri, serta usaha berbasis kawasan lainnya yang bernilai ekonomi tinggi.

“Pengelolaan hutan perlu dikembangkan tidak hanya bertumpu pada produksi kayu, tetapi juga memanfaatkan hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis secara optimal,” ujar Soewarso.

Tantangan dan Peluang Ekonomi

Soewarso menilai bahwa daya saing sektor kehutanan di Maluku Utara masih tertinggal dibandingkan dengan pertambangan. Padahal, dengan pengelolaan yang berkelanjutan, kehutanan berpotensi besar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang. Melalui implementasi konsep Multiusaha, APHI menargetkan kontribusi yang lebih signifikan melalui pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan, perdagangan karbon, hingga kemitraan dengan masyarakat sekitar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemegang PBPH, perguruan tinggi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain menjadi kunci. Soewarso menekankan pentingnya sinergi ini untuk memastikan keberhasilan program dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara menyeluruh.

Dukungan Pemerintah Daerah

Sementara itu, Samsuddin A. Kadir menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Multiusaha Kehutanan sebagai upaya meningkatkan investasi dan kinerja sektor kehutanan. Ia menegaskan bahwa izin usaha yang telah diberikan harus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung implementasi Multiusaha Kehutanan agar kinerja PBPH semakin meningkat dan mampu memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah,” katanya.

Samsuddin juga melihat peluang besar bagi komoditas unggulan seperti cengkeh, pala, dan kopra untuk dikembangkan melalui sistem agroforestri di kawasan PBPH. Pola ini dinilai dapat menjadi alternatif diversifikasi usaha serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar hutan. Selain itu, ia mendorong perusahaan PBPH memperluas program Kemitraan Kehutanan agar masyarakat memiliki ruang lebih besar dalam pengelolaan kawasan hutan.

Pendekatan kolaboratif ini penting untuk mengatasi masalah akses masyarakat dan konflik tenurial, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan dapat dirasakan secara merata. Audiensi antara APHI dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi dalam membangun sektor kehutanan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.