Pengamat: Skema Sewa Mobil Dinas Tangsel Tambal Kebocoran APBD
Beritabaru1.com – Skema penyewaan kendaraan dinas oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dianggap sebagai strategi utama dalam main agenda memperkuat tata kelola anggaran daerah. Dalam APBD 2026, Pemkot Tangsel mengalokasikan dana sebesar Rp 19,95 miliar untuk penyewaan mobil dinas, langkah yang menurut Bagas Pradana Wijaya, pengamat ekonomi dan fiskal Universitas Airlangga (Unair), mampu mengatasi kebocoran anggaran yang sering terjadi di berbagai daerah. Pengamat tersebut menyoroti bahwa strategi ini tidak hanya mengoptimalkan penggunaan dana, tetapi juga memastikan keberlanjutan kebijakan main agenda pembangunan yang lebih akuntabel.
Pendekatan TCO Menjadi Fokus Utama
Menurut Bagas, pengelolaan anggaran daerah perlu mengadopsi pendekatan Total Cost of Ownership (TCO), yang mencakup seluruh biaya pemeliharaan dan penggunaan aset sejak awal. Main agenda ini bertujuan untuk menghindari kejutan finansial di masa depan, terutama karena biaya perawatan kendaraan dinas cenderung meningkat seiring waktu. Ia menekankan bahwa penilaian anggaran hanya berdasarkan harga beli mobil tidak cukup, karena tidak mencakup biaya bahan bakar, service, dan kehilangan nilai aset selama masa operasional.
“Jika Pemkot Tangsel terus membeli ratusan kendaraan baru, biaya awal terasa seperti investasi, tetapi secara jangka panjang, akan ada beban finansial besar yang menumpuk, mulai dari depresiasi nilai aset hingga biaya perawatan yang meningkat drastis,” ujar Bagas saat dihubungi, Senin (13/7/2026).
Dengan memperkenalkan skema sewa, Pemkot Tangsel meminimalkan risiko perubahan kebijakan main agenda yang mungkin terjadi akibat pergeseran prioritas anggaran. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan operasional dengan situasi pasar yang dinamis.
Risiko Aset dan Biaya Operasional
Dalam teori akuntansi publik, kendaraan operasional memiliki nilai penyusutan yang tinggi, terutama di tahun pertama penggunaan. Bagas menjelaskan bahwa biaya penyusutan ini bisa mencapai 20-30% dari nilai beli, yang seharusnya diperhitungkan dalam main agenda pembangunan jangka panjang. Jika biaya ini tidak dikelola secara transparan, maka dana yang dialokasikan untuk menyewa mobil dinas bisa menjadi sumber masalah, terutama jika ada kelebihan pengeluaran atau efisiensi yang tidak optimal.
Dalam skema penyewaan, vendor bertanggung jawab atas seluruh biaya operasional, termasuk STNK, pajak, dan asuransi All-Risk. Ini membuat Pemkot Tangsel tidak lagi terlibat langsung dalam pengelolaan biaya-biaya tersebut, sehingga mengurangi risiko kebocoran anggaran. Main agenda kebijakan ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang ingin mengoptimalkan anggaran dengan pendekatan yang lebih modern.
Pengawasan Internal Jadi Kunci
Bagas juga menyoroti pentingnya pengawasan internal sebagai bagian dari main agenda transparansi dalam pengelolaan APBD. Ia menyarankan agar Pemkot Tangsel memanfaatkan sistem e-purchasing dan e-catalogue LKPP untuk memastikan proses seleksi vendor tetap terbuka dan tidak ada praktik korupsi. Pengawasan ini tidak hanya terkait dengan anggaran, tetapi juga dengan kinerja vendor yang diharapkan mengelola kendaraan dinas secara efisien.
Dalam menjalankan main agenda ini, Pemkot Tangsel perlu memastikan bahwa kontrak kerja sama dengan vendor menyertakan standar layanan yang jelas, termasuk jaminan zero downtime. Klausul ini memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan lancar tanpa hambatan, bahkan jika ada kendaraan yang rusak atau perlu perbaikan. Main agenda mengurangi risiko gangguan operasional, yang menjadi fokus utama dalam pemerintahan yang ingin meningkatkan efisiensi.
Bagas menambahkan bahwa peningkatan anggaran sewa sebesar Rp 2,07 miliar dibandingkan tahun sebelumnya masih dalam batas wajar, asalkan diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan kebutuhan logistik sesuai nilai pasar. Main agenda pembangunan ini diharapkan bisa memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, karena transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.