Banjir Kendari: 657 Rumah Terendam, 2.985 Jiwa Terdampak
Banjir Kendari – Peristiwa banjir yang terjadi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, semakin memperparah kondisi kota yang sudah rawan bencana. Menurut data yang diungkapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari, lebih dari 657 unit rumah terendam air, menyebabkan dampak besar terhadap kehidupan warga. Dari jumlah tersebut, 2.985 jiwa terdampak langsung, baik karena tinggal di daerah terkena banjir maupun kehilangan akses ke fasilitas umum. Banjir ini terjadi pada hari Minggu (10/5), dengan intensitas hujan deras yang mengakibatkan aliran air meluap dari sungai ke permukiman warga, menciptakan kondisi kritis di beberapa kecamatan.
Kondisi Wilayah Terdampak
Banjir Kendari mengenai wilayah yang berada di bantaran sungai dan daerah dataran rendah. Paling parah terjadi di kelurahan seperti Baruga, Mawasua, dan Watulimu, yang menjadi pusat evakuasi warga. Sementara itu, Kecamatan Kadia dan tiga area di Kecamatan Abeli juga dilaporkan mengalami luapan air yang mengancam kehidupan masyarakat setempat. Jumlah wilayah yang terkena banjir mencapai 15 titik lokasi berbeda, dengan air mencapai ketinggian antara 1 hingga 2 meter di beberapa titik, mengakibatkan pengungsian di tempat-tempat yang relatif tinggi.
“Menurut data sementara, banjir terjadi di 15 titik lokasi berbeda,” kata Cornelius Padang, Kepala BPBD Kota Kendari, saat memberikan keterangan di Kendari, Senin (11/5).
Kerusakan infrastruktur akibat Banjir Kendari tidak hanya terbatas pada rumah warga, tetapi juga melibatkan jalan raya, jembatan, dan akses ke pasar tradisional. Sejumlah ruas jalan utama dilaporkan rusak parah, sementara akses ke pusat kota terganggu karena genangan air yang meluap dari sungai. Dampak ekonomi pun mulai terasa, terutama terhadap sektor pertanian, di mana 50 hektare lahan pertanian terkena genangan, mengurangi produksi pangan dan menimpa kehidupan petani lokal.
Tindakan Darurat dan Evakuasi
Saat banjir melanda, pemerintah setempat langsung mengambil tindakan darurat. Tim BPBD Kota Kendari bergerak cepat untuk melakukan pengecekan dan evakuasi warga yang tinggal di daerah rawan bahaya. Di antara korban, sekitar 100 orang harus dievakuasi karena terjebak di rumah-rumah yang tidak mampu menahan tekanan air. Pusat pengungsian sementara didirikan di sejumlah titik yang aman, seperti gedung sekolah dan pusat perbelanjaan, untuk memastikan perlindungan bagi korban.
Kejadian ini juga memicu adanya kerusakan tanah di beberapa area, terutama di sekitar daerah bantaran sungai. Cornelius Padang menjelaskan bahwa hujan deras yang terjadi sebelumnya mengikis struktur tanah, sehingga mendorong terjadinya longsor di sejumlah titik. Enam rumah di Anduonohu dan satu unit di Kecamatan Kendari Barat mengalami kerusakan akibat tertimbun material longsor. Meski begitu, upaya mitigasi terus berjalan, dengan tim darurat berusaha memastikan distribusi bantuan logistik dan pengobatan darurat ke lokasi terpencil.
Pemerintah Kota Kendari meminta warga untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana susulan. Dengan intensitas hujan yang tidak menentu, ada risiko Banjir Kendari kembali terjadi dalam beberapa hari ke depan. BPBD juga melibatkan organisasi relawan dan komunitas lokal untuk membantu proses pembersihan dan evakuasi. Kehadiran Tim Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta TNI/Polri memberikan kepastian bahwa operasi darurat berjalan terorganisir.
Dampak sosial dari Banjir Kendari terlihat dalam kondisi psikologis warga yang terdampak. Banyak keluarga harus berpindah dari rumah ke tempat pengungsian, mengganggu kehidupan sehari-hari. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok rentan yang paling terpuruk, karena akses ke sekolah dan fasilitas kesehatan terganggu. Selain itu, kebutuhan dasar seperti air bersih dan makanan menjadi isu utama yang harus segera ditangani oleh pihak berwenang.
Di tengah proses pemulihan, BPBD Kota Kendari berharap warga dapat berpartisipasi dalam upaya mitigasi bencana. Pasca-Banjir Kendari, pemerintah mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan memperkuat saluran drainase dan mengatur penggunaan lahan di wilayah rawan. Sementara itu, jajaran pemerintah daerah dan lembaga seperti Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus berupaya mempercepat proses pemulihan dan mengurangi risiko terjadinya bencana serupa di masa depan.