New Policy: Pemilahan Sampah di Bali Perlu Penyesuaian dengan Kebutuhan Harian
New Policy – Program baru pengelolaan sampah yang diimplementasikan di Bali dinilai sebagai langkah penting dalam mengatasi masalah lingkungan. Namun, Dr. I Nengah Muliarta, ahli dari Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar), menyoroti bahwa kebijakan ini masih perlu penyesuaian untuk mencapai efektivitas maksimal. Meski konsep memilah sampah di tingkat rumah tangga mendapat dukungan, kejenuhan masyarakat terhadap instruksi yang tidak fleksibel menghambat aksi nyata pengelolaan sampah. New Policy ini diujicobakan dalam pelatihan teknik pengolahan sampah di Desa Kemenuh, Gianyar, Bali, pada Sabtu (30/5), sebagai bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Unwar.
Kelemahan Kebijakan Umum dan Perlu Adaptasi Lokal
Kebijakan pengelolaan sampah yang dipakai secara seragam sering kali tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Muliarta menjelaskan bahwa warga terkadang merasa tidak terdorong jika hanya diberi perintah seperti “memilah sampah dari rumah” tanpa pendampingan nyata. “New Policy harus menyesuaikan kebiasaan sehari-hari dan memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif,” tegasnya. Keterlibatan langsung warga menjadi kunci keberhasilan, karena kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan lokal akan berujung pada ketidakpatuhan.
Salah satu hambatan utama adalah stigma bahwa pengomposan memakan waktu lama dan memerlukan ruang luas. Padahal, teknik kompos yang tepat dapat menyelesaikan proses hanya dalam 30 hari, selama dikelola dengan tiga parameter utama: kelembaban, suhu, dan pH. Muliarta menekankan bahwa adaptasi metode ini sangat penting untuk memastikan New Policy berjalan efektif. “Jika tidak disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari, warga akan sulit terus melaksanakannya,” imbuhnya.
Terobosan dengan Dekomposer Alami
Untuk mengatasi masalah tersebut, pelatihan di Desa Kemenuh mengajak warga memanfaatkan dekomposer alami dari sumber lokal. Muliarta menjelaskan bahwa bahan seperti kotoran ternak atau tanah subur bisa menjadi bahan baku kompos yang lebih mudah diperoleh dan ekonomis. Hal ini berdampak pada pengurangan ketergantungan pada pupuk komersial, yang justru menambah beban biaya rumah tangga. “New Policy ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal,” ujarnya.
Dalam praktiknya, warga diajarkan mengenali ciri kompos matang, seperti suhu stabil, warna cokelat kehitam-hitam, tekstur remah, dan aroma humus. Muliarta menekankan bahwa pemahaman ini penting untuk menghindari penggunaan kompos mentah yang bisa merusak tanaman. Selain itu, teknik pengomposan yang benar dengan pembalikan setiap 7 hari juga dipaparkan sebagai langkah kunci dalam menerapkan New Policy secara optimal.
Pengaruh New Policy pada Lingkungan dan Ekonomi
Implementasi New Policy di Bali tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Pupuk kompos yang dihasilkan bisa digunakan untuk kebutuhan pertanian rumah tangga, sehingga mengurangi pengeluaran untuk pupuk kimia. Muliarta menyoroti bahwa keberhasilan ini membutuhkan pendekatan holistik, baik dari sisi teknis maupun sosial. “Kami ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwa sampah bukanlah limbah, tetapi sumber daya yang bisa dikelola secara cerdas,” katanya.
Adapun untuk mendorong komersialisasi pupuk kompos, Muliarta mengingatkan bahwa produk harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki izin edar. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan bagi konsumen. New Policy ini diharapkan bisa menjadi contoh kecil, tetapi efektif, dalam mengubah cara masyarakat mengelola sampah sehari-hari. Dengan dukungan komunitas dan program yang terarah, penyesuaian metode pengolahan sampah bisa menjadi aksi nyata yang berkelanjutan.