New Policy: Investasi Banten Naik ke Peringkat Keempat Nasional, DPRD Soroti Perlu Penyampaian Informasi yang Lebih Efektif
Pencapaian Investasi Banten di Tahun 2025
New Policy – Di bawah kebijakan baru yang diterapkan, Provinsi Banten berhasil menempati posisi keempat secara nasional dalam realisasi investasi, dengan nilai total mencapai Rp130,2 triliun pada tahun 2025. Angka ini menjauhkan diri dari target nasional yang sebesar Rp119,5 triliun, mencapai 108,91 persen dari proyeksi pusat. Kebijakan baru ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan daya tarik investor, terutama dalam sektor infrastruktur, manufaktur, dan energi terbarukan. Meski pencapaian ini memperlihatkan kemajuan signifikan, ketua komisi I DPRD Banten, Pinan, menyoroti bahwa informasi publik tentang keberhasilan tersebut belum dirilis secara optimal.
Menurut Pinan, keberhasilan Banten dalam menempati peringkat empat nasional sebagai daerah dengan investasi terbesar menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi provinsi tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat luas, terutama warga Banten, belum sepenuhnya menyadari dampak kebijakan baru ini. “Kebijakan baru ini tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun ekosistem investasi yang lebih inklusif,” terangnya. Pinan menambahkan bahwa kebijakan baru yang diterapkan harus diiringi dengan upaya pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan transparansi dalam pengelolaannya.
“Investasi di Banten dalam kebijakan baru ini mencapai Rp130 triliun. Ini adalah salah satu langkah penting untuk menjadikan Banten sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” ujar Pinan saat ditemui di Jakarta Barat, Jumat (29/5/2026). Ia menegaskan bahwa kesuksesan ini harus disampaikan secara terstruktur kepada publik agar dapat memperkuat citra daerah sebagai lokasi investasi utama.
Strategi DPRD untuk Meningkatkan Partisipasi Publik
Sebagai bagian dari kebijakan baru, DPRD Banten telah mengambil langkah konkret untuk memperkuat peran media dalam menyebarkan informasi mengenai peluang investasi. Kebijakan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dan berbagai media, termasuk Metro TV, dalam memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang proyek-proyek strategis yang sedang dijalankan. Pinan menjelaskan bahwa dengan kebijakan baru ini, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta memahami manfaat yang akan diperoleh dari pengembangan ekonomi.
“Kebijakan baru ini dirancang agar informasi mengenai keberhasilan investasi Banten tidak hanya diketahui oleh kalangan tertentu, tetapi juga sampai ke masyarakat umum,” tambah Pinan. Ia menjelaskan bahwa media memiliki peran sentral dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi investor, termasuk menyampaikan data real-time mengenai peluang bisnis, perizinan, dan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi. DPRD Banten juga berharap melalui kebijakan baru ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang akurat dan berdampak pada keberlanjutan pembangunan.
Menurut Pinan, kebijakan baru dalam penyampaian informasi publik juga menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. “Dengan kebijakan baru ini, kita ingin memastikan bahwa setiap warga Banten merasakan manfaat dari investasi yang ada,” katanya. Kebijakan ini dilengkapi dengan inisiatif seperti workshop, webinar, dan media sosial untuk menyebarkan informasi secara lebih luas. Pinan menekankan bahwa transparansi dan partisipasi publik adalah kunci keberhasilan kebijakan baru yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
DPRD Banten juga mengungkapkan bahwa kebijakan baru ini menjadi dasar untuk membangun kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat. Angka investasi Rp130,2 triliun yang dicapai pada tahun 2025 menjadi bukti bahwa kebijakan baru telah berhasil menarik minat investor. Namun, untuk memastikan bahwa kebijakan ini berdampak nyata, pemerintah harus terus mengoptimalkan komunikasi dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan mencakup semua aspek, mulai dari kebijakan hingga hasilnya.
Dalam rangka memperkuat kebijakan baru, DPRD Banten juga menekankan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dalam penyampaian informasi. Pinan mengatakan bahwa keberhasilan investasi tidak cukup hanya diukur dari angka, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. “Kita perlu menyediakan platform yang lebih terbuka agar investor dan masyarakat dapat berinteraksi secara langsung,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan baru ini adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.