Kabupaten Bangka Berpotensi Terima DBH Royalti Timah Rp457 Miliar
Beritabaru1.com – Sebuah new policy baru yang diumumkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan peluang besar bagi Kabupaten Bangka untuk menerima Dana Bagi Hasil (DBH) royalti tambang timah senilai Rp457 miliar pada 2026. Ini menjadi angka tertinggi dalam distribusi dana bagi hasil minyak dan gas (minerba) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) selama tahun ini. Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah dan pembangunan infrastruktur, dengan penekanan pada keadilan distribusi keuntungan dari sektor pertambangan.
Peran Kementerian ESDM dalam Penetapan New Policy
Keputusan Menteri ESDM untuk 2026 menetapkan total DBH minerba sebesar lebih dari Rp1,3 triliun, yang terdiri dari 88% royalti produksi dan 12% iuran tetap. Kebijakan ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan daerah-daerah yang mengelola tambang timah secara langsung, terutama di Kabupaten Bangka. Bupati Bangka, Fery Insani, menyatakan bahwa peningkatan dana ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam menerapkan new policy yang lebih adil dan berkelanjutan. “Kebijakan ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena daerah yang mengelola tambang mendapat bagian lebih besar dari keuntungan yang dihasilkan,” katanya.
“Dengan new policy ini, kita bisa membangun lebih banyak fasilitas umum seperti jalan raya, sekolah, dan pusat kesehatan yang memenuhi kebutuhan warga,” tambah Fery Insani, Selasa (30/6).
Kebijakan pembagian dana royalti tersebut diperkirakan akan diberlakukan secara bertahap, dengan pengalokasian yang diberikan kepada Kabupaten Bangka mulai dari Januari hingga Desember 2026. Fery Insani berharap pemerintah pusat dapat mempercepat proses pencairan dana untuk memaksimalkan manfaatnya dalam pembangunan daerah. Menurutnya, dana tersebut bisa menjadi fondasi untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan di wilayah paling utama penghasil timah, khususnya di kabupaten dengan potensi ekonomi tinggi.
Distribusi DBH Berdasarkan New Policy
Dalam skema distribusi yang diusulkan, Kabupaten Bangka menerima 34,2% dari total royalti produksi, yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di Babel. Angka ini menggambarkan keberhasilan kabupaten tersebut dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan tambang dan pembangunan sosial-ekonomi. Sementara itu, Kabupaten Bangka Selatan mendapatkan 26,8% dari dana royalti, dan Bangka Barat serta Bangka Tengah masing-masing memperoleh 10,2% dan 6,2%.
Kabupaten Belitung, di sisi lain, hanya menerima royalti produksi sebesar Rp5,3 juta, yang menjadi nilai terendah. Hal ini memicu diskusi mengenai keadilan distribusi dana yang dihasilkan dari sektor tambang. Fery Insani menegaskan bahwa new policy ini memperhatikan kinerja dan kontribusi masing-masing kabupaten dalam pengelolaan sumber daya alam. “Kita berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga memperkuat kerja sama antar daerah,” katanya.
Dalam alokasi iuran tetap, Kabupaten Bangka menerima Rp5 miliar, sementara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung Timur hanya mendapat Rp13,2 juta serta Rp2,86 miliar. Meski jumlahnya lebih kecil dibandingkan royalti produksi, iuran tetap ini tetap menjadi kontribusi penting dalam pendanaan pembangunan jangka panjang. Kebijakan ini diharapkan akan menjadi pemicu bagi daerah-daerah lain untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam mereka.
Potensi Pengembangan Ekonomi Melalui New Policy
Dengan menerima dana sebesar Rp457 miliar, Kabupaten Bangka bisa menyalurkan dana ini untuk berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Fery Insani menyebut bahwa new policy ini memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk membangun ekosistem usaha yang inklusif, termasuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. “Kita juga bisa menggunakan dana ini untuk investasi di bidang energi terbarukan, seperti pengembangan solar dan biomassa, yang akan memberikan dampak jangka panjang,” ujarnya.
Kebijakan ini juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang sedang menghadapi tantangan pemerataan pembangunan. Fery Insani menekankan pentingnya pemanfaatan dana secara optimal, dengan memastikan bahwa warga setempat bisa merasakan manfaat langsung dari keuntungan tambang. “Kita harus berusaha agar dana ini tidak hanya sekadar dikelola, tetapi juga mendorong kesejahteraan yang lebih merata,” katanya.
Kebijakan New Policy dalam Konteks Nasional
Pembagian dana royalti ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor tambang. Dalam konteks tersebut, kebijakan baru ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurut analis kebijakan, new policy ini bisa menjadi langkah penting dalam menekan kesenjangan antara daerah penghasil dan daerah lainnya, terutama di wilayah seperti Babel yang memiliki banyak kegiatan tambang.
Pengalokasian dana secara lebih adil ini diharapkan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan alam. Fery Insani menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana tersebut untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan. “Kita akan bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengawasi pemanfaatan dana, agar tidak ada penyalahgunaan dan semua manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat,” katanya.