New Policy: Pelaku UMKM Curhat Terpukul Pelemahan Rupiah, Tidak Sesuai Pidato Prabowo
Perubahan Ekonomi di Tengah Tuntutan New Policy
New Policy – Dalam pidato terbaru yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, terdapat pernyataan yang menyebutkan bahwa warga desa tidak secara langsung terkena dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah, termasuk Desa Getas, Pekalongan, Jawa Tengah, merasa pendapat tersebut tidak sesuai dengan realitas mereka. M. David Ainul Ridho, salah satu pengusaha pakaian wanita, menilai kebijakan baru ini harus lebih memperhatikan situasi usahanya yang terganggu akibat fluktuasi kurs rupiah.
Peran New Policy dalam Perekonomian UMKM
David, yang telah mengelola usahanya sejak 2015, menjelaskan bahwa New Policy saat ini memperkuat tekanan pada sektor UMKM yang beroperasi di pasar domestik. Meski warga desa tidak langsung mengakses uang asing, kenaikan harga bahan baku seperti kain dan plastik memaksa mereka menyesuaikan biaya produksi. “New Policy itu membuat kita semakin terbebani, karena harga bahan bakunya terus naik,” tuturnya, Selasa (19/5). Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus lebih responsif terhadap kebutuhan pengusaha kecil yang terdampak langsung oleh perubahan mata uang.
Penyesuaian harga bahan baku ini menjadi tantangan utama bagi UMKM. Dalam sektor fashion, perubahan tersebut berdampak signifikan karena kebutuhan akan bahan tekstil meningkat. David menyebutkan bahwa fluktuasi rupiah memaksa pengusaha menaikkan harga produk, yang berpotensi mengurangi daya beli konsumen. “New Policy itu justru memperparah tekanan, karena kita harus selalu menghitung kenaikan biaya produksi,” tambahnya.
Kenaikan Biaya Produksi dan Adaptasi Bisnis
Dalam upayanya menghadapi tantangan ini, David mengakui perlu adaptasi strategi bisnis. Ia memperkenalkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih ketat dan memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar. “New Policy membuat kita harus lebih siap dalam menghadapi perubahan ekonomi,” ujarnya. Meski tantangan masih ada, ia berharap pemerintah bisa memberikan bantuan berupa insentif atau program stabilisasi harga bahan baku.
Pandemi sebelumnya justru menjadi titik balik bagi usahanya. Dengan New Policy yang memperkuat ekspansi sektor digital, David bisa memanfaatkan Shopee dan marketplace lainnya untuk meningkatkan penjualan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini harus lebih memperhatikan kebutuhan UMKM yang mungkin tidak siap untuk perubahan ekonomi yang cepat. “New Policy itu bagus, tapi kita butuh dukungan lebih dalam untuk beradaptasi,” kata David.
Kebijakan New Policy dan Kehidupan UMKM
Kebijakan New Policy yang diterapkan pemerintah memang dinilai baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dampaknya terasa lebih berat pada pengusaha kecil. David menyebutkan bahwa usahanya yang sebelumnya stabil akhir-akhir ini mulai terganggu karena biaya produksi meningkat. “New Policy itu bisa jadi salah satu faktor, tapi kita butuh kebijakan yang lebih lengkap,” ujarnya.
Adaptasi bisnis juga membutuhkan perubahan struktur. Usaha David kini tidak hanya memproduksi pakaian wanita, tetapi juga mulai menerima pesanan dari luar kota. Ini menjadi bentuk perlawanan terhadap tekanan harga bahan baku. “New Policy membuat kita harus berpikir lebih luas, tetapi juga lebih ketat dalam mengelola modal,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pengusaha kecil perlu bantuan dalam memahami dinamika pasar dan mengelola risiko keuangan.
Dalam konteks New Policy, UMKM juga diharapkan menjadi pendorong utama perekonomian. Namun, David menilai bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan pengusaha kecil. Ia mengusulkan adanya program bantuan atau subsidi yang bisa membantu mereka mengatasi kenaikan biaya produksi. “New Policy itu harus lebih berpijak pada kenyataan, karena kita yang di lapangan yang paling terkena,” pungkasnya.