Sudirman Said: Kekuasaan Negara Berubah Jadi Mesin Elektoral
Solution For – Dalam sebuah acara diskusi yang diadakan di Gadjah Mada University Club, Yogyakarta, pada Sabtu (30/5), mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyoroti fenomena penyimpangan dalam pemerintahan. Ia menyatakan bahwa kekuasaan negara, yang seharusnya menjadi pengatur kebijakan dan pelindung masyarakat, kini semakin terasa sebagai alat yang digunakan untuk menyelesaikan isu-isu politik secara praktis.
“Kekuasaan publik yang sebelumnya menjadi sarana pelayanan masyarakat kini diubah menjadi mesin elektoral yang terus-menerus menggerakkan suara-suara untuk menangkap peluang di setiap pemilihan,” ujar Sudirman Said dalam pernyataannya yang dibacakan melalui keterangan resmi. Ia menekankan bahwa sistem yang semakin menyimpang ini memberikan pengaruh besar pada struktur pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
Sudirman Said, yang juga memimpin Konferensi Republik, menyoroti bahwa kekuasaan negara sering kali dikelola secara tidak transparan. Menurutnya, sistem tersebut bukan hanya digunakan untuk memperoleh suara, tetapi juga untuk mempertahankan kekuatan individu atau kelompok tertentu. “Pemilu menjadi salah satu arena perebutan kekuasaan, di mana kualitas kebijakan dipinggirkan dan prioritas berpindah ke kepentingan politik,” tambahnya.
“Dalam kondisi ini, meritokrasi yang seharusnya menjadi pilar utama kepemimpinan tidak lagi relevan. Sistem kontrol check & balances mulai berubah menjadi alat untuk memastikan kelompok tertentu tetap mendominasi kekuasaan,” jelas Sudirman Said dalam sesi diskusi yang dihadiri oleh ratusan tokoh masyarakat sipil. Ia menyoroti bahwa perubahan ini memicu terjadinya nepotisme dan kronisme yang terus-menerus menghiasi proses pengambilan keputusan.
Jalan Keluar untuk Kekuasaan yang Terlalu Elektoral
Solution For – Untuk menyelesaikan masalah ini, Sudirman Said mengusulkan tiga pendekatan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan. Pertama, pendekatan kepemimpinan institusional yang memprioritaskan kekuatan sistem sebagai penyangga kebijakan. Kedua, kepemimpinan kolektif yang menekankan partisipasi massa dalam pengambilan keputusan. Ketiga, kepemimpinan intrinsik yang berdasarkan nilai-nilai luhur dan integritas.
“Kita perlu membangun kembali kekuatan negara melalui tiga pendekatan ini. Kepemimpinan yang baik tidak hanya diukur dari kemenangan pemilu, tetapi dari kemampuan membangun kepercayaan rakyat terhadap institusi,” katanya. Sudirman mengingatkan bahwa tanpa adanya solusi untuk mengubah kekuasaan menjadi alat yang sehat, dinamika politik akan terus mengarah pada permainan manipulatif.
Menurutnya, ketiga pendekatan tersebut harus diterapkan secara bersamaan agar negara dapat kembali ke fungsinya sebagai pelindung masyarakat dan penggerak perubahan. “Jika kekuasaan hanya dijaga untuk keuntungan elektoral, maka institusi negara akan kehilangan makna sebagai kekuatan yang memajukan keadilan,” imbuh Sudirman.
Peran Masyarakat dalam Pemecahan Masalah
Solution For – Dalam konferensi tersebut, Sudirman Said juga menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ia menyoroti bahwa masyarakat yang tidak aktif akan menyebabkan kekuasaan terus-menerus dikendalikan oleh segelintir kelompok yang tidak mewakili kepentingan rakyat luas.
“Kita harus membangun kesadaran masyarakat bahwa kekuasaan bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Jika masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif, maka kekuasaan akan menjadi alat yang terus-menerus diubah sesuai keinginan kelompok dominan,” ujarnya. Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadi pengawas yang kuat dan terus-menerus.
Sudirman juga menyinggung fenomena korupsi yang kian merajalela dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, sistem koruptif ini terjadi karena adanya kelemahan dalam pengawasan dan penghargaan terhadap etika. “Solution For memerlukan reformasi yang mendalam, tidak hanya pada struktur politik, tetapi juga pada budaya dan praktek kepemimpinan,” jelasnya.
Untuk mencapai solusi yang lebih optimal, Sudirman menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari penguasaan masyarakat terhadap kebijakan. Ia mengatakan, solusi untuk mengembalikan fungsi negara tidak bisa hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari warga negara. “Masyarakat harus berani menentang praktek yang tidak transparan, karena kekuasaan yang terlalu elektoral akan menghancurkan kepercayaan pada negara,” tambahnya.
“Kita perlu membangun pemahaman bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab, bukan keuntungan. Jika kekuasaan hanya digunakan untuk menang dalam pemilu, maka kebijakan akan kehilangan makna dan akuntabilitas,” serunya. Sudirman menegaskan bahwa tanpa adanya solusi untuk mengubah pola ini, negara akan terus menjadi mesin yang mengikuti dinamika elektoral.