Konten Serang Pribadi Presiden Bukan Cerminan Rakyat
Beritabaru1.com – Pengamat politik Ayip Tayana menyoroti fenomena Banyak Konten Serang Pribadi Presiden yang semakin masif di platform media sosial. Sebagai Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, ia menyampaikan bahwa meskipun kebebasan berpendapat adalah hak dasar demokrasi, kritik yang berubah menjadi penghinaan pribadi perlu dibedakan dengan jelas. Pernyataan ini dilontarkan pada Senin, 20 Juli, saat ia menekankan pentingnya batas dalam menyampaikan pendapat.
Salah satu contoh konkret yang dikemukakan adalah penggunaan istilah Gangguan Kepribadian Narsistik atau Narcissistic Personality Disorder yang kerap disematkan kepada Kepala Negara. Menurut Ayip, penyebutan ini bukan termasuk kritik konstruktif, melainkan serangan personal yang bertujuan merendahkan martabat seorang pemimpin. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk menyerang karakter pribadi daripada substansi kebijakan.
“Bangsa ini harus mampu membedakan mana kritik dan mana yang disebut dengan penghinaan. Bicara Prabowo NPD itu bukan kritik. Presiden ini kan harus dikritik, tapi kalau membahasakan Presiden dengan NPD itu bukan kritik menurutku,” tegas Ayip dalam pernyataannya.
Pengamat tersebut menjelaskan lebih lanjut bahwa serangan personal bukanlah bagian integral dari kebebasan berpendapat. Kritik yang seharusnya diberikan harus menyasar pada kebijakan atau tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin, bukan sekadar mendorong reaksi emosional dari masyarakat tanpa dasar argumentasi yang kuat. Konten-konten yang beredar di media sosial seringkali tidak memiliki landasan argumen yang jelas dan tidak menunjukkan tanggung jawab intelektual.
Yang terjadi hanyalah upaya untuk menyulut kemarahan publik dengan tujuan semata-mata agar orang lain merasa marah terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Ayip menambahkan bahwa di sana tidak ada argumentasinya, tidak ada tanggung jawabnya, yang digunakan hanyalah untuk menyulut emosi dan kemarahan. Fenomena ini semakin diperparah dengan perkembangan teknologi Artificial Intelligence yang mempercepat penyebaran konten.
“Di sana tidak ada argumentasinya, tidak ada tanggung jawabnya, yang digunakan hanyalah untuk menyulut emosi, menyulut kemarahan, dan tujuan hanya untuk itu. Hanya mau orang lain itu marah dengan pernyataan-pernyataannya,” jelas Ayip.
Masalah yang muncul adalah konten-konten bernada negatif seperti itu justru mendapatkan engagement yang tinggi di kalangan masyarakat. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa konten-konten tersebut merupakan representasi dari pandangan publik secara keseluruhan. Padahal, menurut Ayip, fenomena ini perlu diluruskan di tengah arus informasi yang bergerak sangat cepat akibat perkembangan media sosial dan teknologi.
Di Indonesia, konten yang bernada negatif atau emosional serta menyerang kelompok politik tertentu cenderung memperoleh interaksi yang tinggi. Ayip berharap agar hal-hal seperti itu tidak berlarut-larut karena demokrasi membutuhkan keseimbangan antara kebebasan berbicara dengan kedewasaan dan tanggung jawab. Masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi berbagai konten yang beredar.
Legitimasi Kuat dan Tingkat Kepuasan Publik
Ayip menegaskan bahwa fenomena di media sosial tidak merepresentasikan keseluruhan pandangan masyarakat Indonesia. Dari sisi legitimasi politik maupun penilaian mayoritas rakyat, situasinya justru berbeda. Pertama, Prabowo terpilih dengan legitimasi yang sangat kuat melalui kemenangan dengan dukungan sekitar 58 persen masyarakat Indonesia dalam satu putaran pemilihan. Angka ini menunjukkan konsensus yang jelas dari rakyat.
Secara elektoral dan konstitusional, kemenangan tersebut sangat signifikan mengingat seharusnya pemilihan bisa memerlukan dua putaran jika melibatkan dua kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Presiden berasal dari mayoritas yang jelas. Kemenangan dalam satu putaran merupakan indikasi kuat bahwa rakyat memberikan kepercayaan penuh kepada calon yang terpilih.
Kedua, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo juga menunjukkan angka yang tinggi. Berdasarkan survei terbaru dari Poltracking, sebanyak 74,2 persen publik menyatakan percaya dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo. Selain itu, 72,2 persen responden juga menyatakan puas dengan kinerja pemerintah saat ini. Angka-angka ini menjadi bukti nyata bahwa konten-konten negatif di media sosial tidak selalu mencerminkan pandangan mayoritas.
“Artinya, berbagai hasil survey ini dapat dijadikan indikator bahwa dukungan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ini masih berada di tingkat mayoritas,” pungkas Ayip.
Meskipun demikian, Ayip menyoroti bahwa angka kepuasan yang tinggi tidak berarti semua orang puas dengan setiap kebijakan yang diambil. Ketidakpuasan pada aspek tertentu pasti masih ada dan seharusnya dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah. Angka kepuasan tinggi patut diapresiasi, namun temuan ketidakpuasan pada sektor tertentu juga harus menjadi masukan berharga untuk perbaikan ke depan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih objektif dalam menilai berbagai konten yang beredar.