KPK Ungkap Dugaan Aliran Dana Lebaran Bupati Lombok Barat

KPK Ungkap Dugaan Aliran Dana Lebaran Bupati Lombok Barat: Investigasi Mendalam Menyingkap Praktik Pungutan Liar di Daerah Beritabaru1.com – Komisi

KPK Ungkap Dugaan Aliran Dana Lebaran Bupati Lombok Barat: Investigasi Mendalam Menyingkap Praktik Pungutan Liar di Daerah

Beritabaru1.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap dugaan aliran dana yang melibatkan pejabat daerah dalam skema pungutan liar. Dalam perkembangan terbaru, lembaga antirasuah tersebut menemukan bukti-bukti kuat mengenai dugaan praktik lancung yang dilakukan oleh Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Berdasarkan hasil investigasi komprehensif yang dilakukan oleh tim penyidik KPK, LAZ dituduh secara sistematis meminta kontribusi keuangan dari para bawahan dan pejabat daerah dengan memanfaatkan momen hari raya atau menjelang perayaan Idul Fitri di tahun 2025 dan 2026.

Temuan ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan pola pengumpulan dana yang terorganisir dan melibatkan berbagai pihak di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. KPK Ungkap Dugaan Aliran Dana ini melalui serangkaian operasi penyidikan yang intensif, termasuk pengumpulan bukti-bukti dokumenter dan kesaksian dari saksi-saksi kunci yang terlibat langsung dalam mekanisme pengumpulan dana tersebut.

Mekanisme Pengumpulan Dana yang Terungkap

Achmad Taufik Husein, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, menguraikan secara rinci bahwa pada tahun 2025 terdapat indikasi kuat permintaan pengumpulan uang oleh LAZ. Besaran nominal yang ditagih diperkirakan mencapai Rp500 juta sampai Rp750 juta, sebuah jumlah yang signifikan dan menunjukkan skala operasi yang cukup besar.

“Pada 2025, diduga terdapat permintaan pengumpulan uang dari LAZ pada momen menjelang Lebaran. Ini kurang lebih Rp500 juta hingga Rp750 juta,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Dalam skema yang terungkap secara detail, Sudirman selaku Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) berperan sebagai perantara utama dalam proses pengumpulan dana. Ia dikhawatirkan meminta bantuan Lalu Ratnawi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Barat, untuk mengumpulkan dana tersebut sebelum diserahkan secara tunai kepada LAZ. Praktik serupa juga diduga terulang pada tahun 2026 dengan mekanisme yang tidak jauh berbeda.

Operasi Tangkap Tangan dan Penetapan Tersangka

Kasus ini semakin mencuat setelah KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan pada 20 Juli 2026. Penindakan ini merupakan yang ke-17 sepanjang tahun 2026, menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi secara konsisten. Tim KPK berhasil mengamankan 20 orang di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Jakarta, mencerminkan jangkauan operasi yang luas.

Setelah melalui proses pemeriksaan intensif yang melibatkan wawancara mendalam dan analisis dokumen, pada 21 Juli 2026 KPK resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dua klaster perkara berbeda. Penetapan tersangka ini menandai tahap penting dalam proses hukum yang akan dilakukan terhadap para pelaku dugaan korupsi.

Taufik menegaskan bahwa penyidik masih mendalami sumber dana tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian dugaan korupsi ini. Proses investigasi masih berlanjut untuk memastikan tidak ada pihak yang luput dari jerat hukum.

“Ini juga masih akan terus didalami aliran-aliran dan sumber dananya,” tambahnya.

Saat ini, para tersangka telah ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut guna membongkar tuntas praktik lancung di wilayah Kabupaten Lombok Barat. KPK Ungkap Dugaan Aliran Dana ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk melakukan pembersihan terhadap praktik-praktik korupsi yang selama ini terjadi di tingkat daerah.