Tito Karnavian: ASN Terlibat Judi Online Hadapi Sanksi Berat
Beritabaru1.com – Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, terdapat dugaan keterlibatan ribuan pegawai dalam kegiatan perjudian daring. Data yang dihimpun menunjukkan angka signifikan yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Kepala BKD Jabar, Dedi Supandi, menguraikan rincian jumlah pegawai yang terindikasi.
Dari total 2.694 ASN yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepanjang tahun 2025, sebanyak 2.663 orang kini menjalani proses pendalaman. Kelompok terbesar berasal dari pegawai PPPK paruh waktu dengan jumlah 1.091 individu. Sementara itu, terdapat 419 pegawai negeri sipil dan sejumlah PPPK penuh waktu dalam daftar tersebut.
Pernyataan Mendagri di Kampus IPDN
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan posisinya secara jelas saat melakukan kunjungan ke Kampus IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Rabu (22/7). Ia menegaskan bahwa seluruh aparatur negara tanpa terkecuali akan menghadapi konsekuensi hukum jika terbukti melakukan pelanggaran terkait judi daring.
“Kalau mereka melakukan pelanggaran hukum termasuk judi ya harus ditindak. Mau dia PPPK, mau dia PNS, pelanggar hukum,” ujar Tito Karnavian.
Menurut Tito, setiap ASN yang melanggar aturan harus diproses melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Tidak ada pengecualian bagi siapapun yang terbukti bersalah. Ia menekankan bahwa perjudian merupakan tindak pidana serius yang tidak bisa ditoleransi, terlebih jika dilakukan oleh pelayan publik.
Jenis-Jenis Sanksi yang Dijatuhkan
Tito menjelaskan bahwa tingkat keparahan sanksi bergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Beberapa bentuk hukuman yang mungkin diberikan antara lain teguran lisan, teguran tertulis, penurunan jabatan atau demosi, serta penundaan pengembangan karier. Apabila kasus tersebut masuk ke ranah pidana, maka akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan lebih lanjut.
Mendagri berharap seluruh ASN dapat menjaga disiplin dan integritas sebagai teladan bagi masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum dinilai sangat penting untuk menjaga profesionalisme pemerintahan serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pernyataan tegas ini muncul sebagai respons terhadap temuan BKD Jabar yang mengungkap skala besar keterlibatan pegawai dalam judi online.
(Ant/ Z-10)