Pemkot Bontang Terapkan Kebijakan Baru Efisiensikan Anggaran
Beritabaru1.com – Sebagai bagian dari upaya mengatasi tekanan fiskal, Pemkot Bontang meluncurkan new policy yang menekankan efisiensi anggaran. Dalam Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Medan, Rabu (1/7), Walikota Bontang Neni Moerniaeni mengungkapkan tantangan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang signifikan. New policy ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan dana daerah agar tetap dapat mendukung program-program yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.
New policy yang diterapkan oleh Pemkot Bontang menjadi solusi kreatif untuk mengurangi beban anggaran. Neni menjelaskan bahwa penurunan TKD secara langsung memengaruhi kapasitas kota dalam menjalankan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tantangan serupa juga dirasakan oleh sebagian besar kota anggota APEKSI. “Kebijakan efisiensi ini diambil karena anggaran kami berkurang dari Rp3 triliun menjadi Rp1,7 triliun. Meski aturan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) membatasi belanja pegawai hingga 30%, kami tetap mempertahankan prioritas program,” jelas Neni.
“Dalam situasi tekanan fiskal, new policy membantu mengalokasikan dana secara lebih bijak. Banyak inisiatif yang terpaksa ditunda, tetapi kami berusaha menjaga kelanjutan bantuan sosial yang langsung manfaatnya dirasakan warga,” papar Neni.
Program Prioritas dalam New Policy
Salah satu fokus new policy adalah memperkuat program-program sosial yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Pemkot Bontang terus mengalokasikan dana untuk bantuan bulanan sebesar Rp300 ribu kepada disabilitas, insentif Rp2 juta bagi guru swasta, serta bantuan kepada janda dan lansia yang kurang mampu. Dalam mekanisme new policy, dana langsung disalurkan ke rekening penerima melalui sistem by name by address, sehingga transparansi dan kepastian dalam pemberdayaan ekonomi warga terjaga.
Program-program ini menjadi pilar utama dalam new policy Pemkot Bontang, terutama dalam kondisi anggaran yang terbatas. “Meski ada pengurangan dana, kami tetap memastikan program-program seperti pemberdayaan ekonomi dan pendidikan tetap berjalan. Ini bukan hanya kebijakan lokal, tetapi juga bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat,” tutur Neni. Kebijakan ini terutama dirancang untuk memitigasi dampak penurunan TKD, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar warga tidak terganggu.
Kolaborasi dengan Pusat untuk Jargas Gratis
Dalam bidang infrastruktur, Pemkot Bontang juga menerapkan new policy yang memaksimalkan dukungan dari pemerintah pusat. Kota ini berhasil memperoleh program jargas gratis untuk 11.500 warga, yang membebaskan daerah dari beban biaya besar. Jika dibiayai sepenuhnya dari APBD, program ini bisa memakan ratusan miliar rupiah, tetapi dengan bantuan dari Menteri ESDM, biaya operasional terhemat.
New policy ini berdampak langsung pada kehidupan warga, terutama bagi pedagang kecil. Sebagai contoh, pedagang bakso yang sebelumnya menghabiskan Rp6 juta per bulan untuk gas kini hanya perlu mengeluarkan Rp300 ribu berkat program jargas gratis. “Kami berharap new policy ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan sumber daya dengan lebih cerdas,” imbuh Neni.
Kebijakan efisiensi anggaran ini juga melibatkan evaluasi terhadap pengeluaran rutin. Pemkot Bontang melakukan revisi belanja barang dan jasa, serta mempertimbangkan alokasi dana yang lebih strategis. Selain itu, new policy ini mencakup peningkatan koordinasi dengan lembaga pemerintah pusat, seperti Komisi III DPR RI dan Mendagri, untuk memperluas kebijakan belanja pegawai hingga di atas 30%.