KPK Sita Bukti Rp9 Miliar dari OTT Bupati Lombok Barat, Daftar

KPK Sita Bukti Rp9 Miliar: Lombok Barat Tersangka, Sita Aset Rp9 Miliar Beritabaru1.com – Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Lalu Ahmad

KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat Tersangka, Sita Aset Rp9 Miliar

Beritabaru1.com – Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Lalu Ahmad Zaini, Bupati Lombok Barat, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi. Langkah ini diambil setelah tim penyidik melaksanakan operasi tangkap tangan pada Senin, 20 Juli 2026, yang berhasil mengamankan berbagai barang bukti penting.

Achmad Taufik Husein, yang saat ini menjabat sebagai Plt. Direktur Penyidikan KPK, menyampaikan bahwa total aset dan uang tunai senilai Rp9 miliar berhasil diamankan selama operasi tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa, 21 Juli 2026, ia menjelaskan detail penangkapan.

“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, Tim KPK juga turut mengamankan barang bukti senilai kurang lebih total Rp9,06 miliar,” jelas Achmad Taufik Husein.

Awal Mula Kasus dan Proses Penangkapan

Kasus ini bermula dari pemantauan ketat yang dilakukan KPK terhadap Sudirman, Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) Lombok Barat. Berdasarkan informasi yang masuk, Sudirman diketahui menarik uang tunai sebesar Rp1,25 miliar yang diyakini akan diserahkan kepada Bupati Zaini.

Selama rangkaian operasi pada 20 Juli 2026, KPK berhasil mengamankan 19 orang di wilayah Lombok Barat. Setelah menjalani pemeriksaan awal, delapan orang termasuk Bupati Lombok Barat kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut di kantor KPK.

Tersangka Utama dan Barang Bukti

KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama dalam perkara ini. Penyidik KPK juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset dan uang tunai yang diduga berkaitan dengan praktik rasuah. Berikut rincian barang bukti yang disita:

Atas perbuatannya, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 21 KUHP.

Sementara itu, Alvonsus Gani selaku pihak pemberi dijerat dengan Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) KUHP juncto UU Penyesuaian Pidana.