Tanggapi Usulan MUI, Yusril: Hukuman Mati Koruptor Tak Otomatis Hilangkan Perilaku Korupsi

Yusril: Hukuman Mati Bukan Solusi Mutlak untuk Korupsi

Beritabaru1.com – Menanggapi rekomendasi dari Wakil Ketua Umum MUI, M Cholil Nafis, yang menginginkan penerapan hukuman mati bagi para koruptor, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pandangannya. Saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, ia menjelaskan bahwa ancaman hukuman mati tidak serta merta menghilangkan perilaku korupsi di Indonesia.

Hakim Memiliki Kewenangan Akhir

Dalam kerangka hukum pidana nasional, pidana mati diposisikan sebagai ultimum remedium atau sanksi tertinggi. Sanksi ini baru dapat diberikan setelah hakim melakukan penilaian menyeluruh terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan dengan adil dan proporsional. Meskipun Undang-Undang memungkinkan dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan hukuman mati, keputusan final tetap berada pada hakim.

Walaupun jaksa menuntut pidana mati dan undang-undang membenarkannya, hakim tetap wajib mempertimbangkan apakah tuntutan itu pantas dijatuhkan atau tidak. Bisa saja setelah menimbang seluruh keadaan, hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup.

Sebelum mengambil keputusan, hakim harus memastikan bahwa dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jenis hukuman yang diberikan haruslah yang paling adil dan proporsional. Yusril menekankan bahwa putusan tidak boleh dipengaruhi oleh kemarahan atau kebencian pribadi, melainkan harus berlandaskan pada keadilan dan hati nurani.

Putusan hakim harus didasarkan atas irah-irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ dan pertimbangan hati nurani. Hakim tidak boleh memutus perkara atas dasar kemarahan atau kebencian.

Landasan Moral dari Al-Quran

Yusril juga merujuk pada Surah Al-Maidah ayat 8 sebagai pedoman moral bagi para hakim. Ayat tersebut mengajarkan agar kebencian terhadap suatu golongan tidak menjadikan seseorang berlaku tidak adil. Keadilan diyakini lebih dekat kepada ketakwaan.

‘Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada suatu golongan menyebabkan kalian berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa.’

Perubahan Undang-Undang Tipikor

Selama menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Yusril pernah menginisiasi revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi ini kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan tersebut memasukkan beberapa ketentuan baru, termasuk soal gratifikasi, suap kepada penyelenggara negara, serta pemerasan oleh pejabat.

Di sisi lain, ancaman hukuman mati untuk korupsi dalam keadaan tertentu tetap dipertahankan. Pasal 2 UU Tipikor mendefinisikan “keadaan tertentu” mencakup kondisi negara dalam bahaya, bencana alam nasional, residivisme (pengulangan tindak pidana korupsi), serta krisis ekonomi dan moneter. Ketentuan yang serupa juga telah diadopsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru.

Korupsi Melampaui Batas Hukum

Menurut Yusril, memperberat ancaman pidana bukanlah satu-satunya cara menyelesaikan masalah korupsi. Indonesia sebenarnya sudah memiliki perangkat hukum dan kelembagaan yang cukup memadai. Mulai dari ancaman hukuman mati dalam UU Tipikor, keberadaan Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap provinsi dan hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung.

Namun, realitanya korupsi masih terus berlangsung. Bahkan aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi pun tidak luput dari praktik tersebut. Yusril menyebutkan bahwa ada pula Menteri Agama yang terlibat korupsi.

Tapi pada kenyataannya korupsi terus berjalan. Dari orang biasa, aparatur pemberantas korupsi seperti polisi, jaksa dan hakim saja korupsi. Bahkan ada Menteri Agama juga korupsi.

Yusril menilai akar permasalahan terletak pada lemahnya etika dan moralitas yang seharusnya berakar pada nilai-nilai keagamaan. Ia mempertanyakan mengapa ritual keagamaan semakin banyak dilakukan, namun akhlak belum juga tumbuh. Apakah ada kesalahan dalam pendidikan agama, dakwah, dan tablig selama ini? Ataukah sekadar ritual yang belum menyentuh kedalaman hati nurani sehingga belum mampu membedakan mana yang haq dan mana yang batil.

Yang kurang adalah etika keagamaan yang didasarkan atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa atau tauhid dalam agama Islam. Mengapa ritual keagamaan semakin banyak, tetapi akhlak belum tumbuh? Apakah ada yang salah dalam pendidikan agama, dakwah, dan tablig selama ini? Apakah sekadar ritual yang belum menyentuh kedalaman hati nurani sehingga belum mampu membedakan mana yang haq dan mana yang batil.